Pemkot Jaktim perkuat wajib belajar 13 tahun cegah anak tidak sekolah

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencegah anak tidak sekolah (ATS) melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun.

"Kami berharap melalui kebijakan ini tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal atau putus sekolah. Semua harus mendapatkan akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin dalam pembukaan kegiatan sosialisasi advokasi kepada pemerintah daerah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak, mulai dari prasekolah hingga jenjang menengah atas.

Selain itu, program tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Balai Penjamin Mutu Pendidikan DKI Jakarta, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta Bunda PAUD Kota Jakarta Timur.

"Semua pihak terkait terlibat guna memperkuat sinergi pelaksanaan program Wajar 1 Tahun Prasekolah dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)," ujar Munjirin.

Dalam sambutannya, Munjirin juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

"Peran aktif masyarakat, termasuk Tim Penggerak PKK dan Dasawisma, dinilai sangat penting dalam melakukan pendataan langsung ke rumah warga guna mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi putus sekolah," ucapnya.

Selain itu, Munjirin juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai tantangan di lingkungan pendidikan, seperti perundungan (bullying), yang dapat menjadi salah satu faktor anak enggan melanjutkan sekolah.

Oleh karena itu, pendataan yang akurat dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar tidak ada anak yang luput dari perhatian. Sehingga terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

Adapun Pemerintah Kota Jakarta Timur akan terus mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui penguatan program dan alokasi anggaran di sektor pendidikan.

Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi prioritas guna menunjang mutu pendidikan yang lebih baik di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Munjirin mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini.

"Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis dapat mewujudkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan," katanya.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Munjirin berharap kebijakan wajib belajar 13 tahun dapat berjalan optimal, sekaligus menekan angka anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ibu kota, khususnya di wilayah Jakarta Timur.

Baca juga: Hardiknas, Munjirin tekankan kolaborasi memajukan kualitas pendidikan

Baca juga: Sekolah gratis diharapkan tekan jumlah anak tak sekolah di Jakarta

Baca juga: Atasi masalah anak tak sekolah, anggaran pendidikan DKI perlu ditambah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.