Pengusaha Desak Insentif Fiskal Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Pemerintah Indonesia segera memberikan insentif ekonomi dan perlindungan fiskal guna mengantisipasi tekanan global pada Jumat, 17 April 2026. Langkah ini diperlukan menyusul lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) industri dan pelemahan nilai tukar rupiah yang mengancam daya saing industri nasional.

Kombinasi kenaikan biaya energi dan volatilitas mata uang memicu pembengkakan biaya operasional secara masif pada berbagai sektor strategis. Situasi ini dinilai membahayakan keberlangsungan usaha, baik di tingkat manufaktur besar maupun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto, mengharapkan pemerintah mampu menjaga stabilitas subsidi BBM dengan melakukan realokasi anggaran negara secara revolusioner.

"Baik itu berupa diskon pajak mungkin, ataupun juga mungkin bantuan subsidi upah, subsidi BBM, listrik," ujarnya.

Timotius menjelaskan bahwa ketidakstabilan ekonomi saat ini berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak segera ditangani melalui aksi penyelamatan ekonomi nasional yang terukur.

"Nah makanya ini sangat serius sekali harus dihitung ulang kemampuan fiskal negara kita bagaimana," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konflik global telah mengerek harga minyak mentah melampaui 100 dolar AS per barel, yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku plastik hingga 100 persen di tingkat ritel.

"Sehingga solusinya adalah bagaimanapun juga negara harus segera melakukan perubahan yang revolusioner untuk apa memberikan proteksi dan juga subsidi," lanjutnya.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Chandra Wahjudi, memberikan penegasan serupa mengenai beban ganda yang saat ini harus dipikul oleh dunia usaha di tanah air.

Dilansir dari Kontan, ia mengungkapkan bahwa pelaku usaha kini berada dalam posisi terjepit antara tren kenaikan harga energi global dan fluktuasi nilai tukar yang tidak menentu.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie, menilai fenomena ini sebagai inflasi akibat dorongan biaya atau cost-push inflation karena ketergantungan produk petrokimia pada sektor energi.

"Hal ini kemudian mendorong kenaikan harga secara lebih luas. Tidak hanya pada industri manufaktur, tetapi juga sektor lain yang memiliki keterkaitan," ujarnya.