Pengusaha Desak Pemerintah Tekan Mahalnya Biaya Logistik Nasional

Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia (GPHRI), Fera Umbara, mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan solusi konkret guna mengatasi tingginya biaya logistik nasional pada Rabu (13/5/2026). Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam acara diskusi UMKM di Kemayoran yang dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Dilansir dari Money, tingginya biaya distribusi ini dinilai menjadi beban berat bagi pelaku usaha dalam menjaga daya saing harga produk lokal. Fera datang bersama perwakilan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) serta Indonesian African Business Council untuk menyuarakan keresahan para penyuplai.

“Saya mau tanya Pak, kita punya HPP (Harga Pokok Produksi) kan selalu kalah gitu ya. Karena kita kan negara kepulauan. Kalau biaya logistik kita mahal,” kata Fera di Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Fera menekankan bahwa efisiensi biaya angkut merupakan faktor penentu agar barang produksi dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk luar. Ia mempertanyakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan.

“Ada solusi apa ya supaya maksudnya mungkin kita punya harga bisa lebih bersaing?” ujar Fera.

Merespons keluhan tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso membenarkan bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan utama. Ia menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global turut memperparah beban biaya pengiriman barang saat ini.

“Sekarang biaya logistik semakin mahal. Kita impor bahan baku, selain bahan bakunya sendiri juga naik. Karena faktor krisis global, faktor minyak, logistiknya juga naik,” kata Busan.

Mendag yang akrab disapa Busan ini mengakui bahwa penyelesaian masalah logistik merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan waktu pembahasan lebih mendalam. Ia pun membuka pintu diskusi lebih lanjut bagi para pelaku usaha di kantor kementeriannya.

“Tapi saya justru minta masukan dari ibu dan teman-teman semua. Karena kita bareng ya, permasalahan kita bareng. Ya nanti kita ketemu di kantor,” ucap Busan.

Persoalan biaya logistik ini sebelumnya telah menjadi perhatian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sejak era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo. Pemerintah sempat mendorong kebijakan Manifest Domestik melalui Permendag Nomor 27 Tahun 2024 untuk memperbaiki tata kelola di pelabuhan.

“Salah satunya adalah dengan mendorong kebijakan Manifest Domestik yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya,” kata Pahala, Rabu (27/11/2024).

Mantan Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, sempat menyoroti adanya ketimpangan muatan kapal yang menjadi penyebab utama lonjakan harga. Kapal-kapal yang mengirim barang ke Jakarta seringkali kembali ke daerah asal tanpa membawa muatan sama sekali.

“Akibatnya, biaya logistik melambung karena saat kembali ke daerah asal, seringkali dalam kondisi kosong atau minim muatan,” ujar Pahala.

Pahala menjelaskan bahwa sinkronisasi data perdagangan antar pulau sangat krusial untuk mencegah masuknya barang ilegal serta menekan disparitas harga antarwilayah. Integrasi data kargo diharapkan mampu mengoptimalkan rantai pasok nasional.

“Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” kata eks Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.