Peternak Protes Harga Telur Anjlok ke Level Rp 22.500 per Kilogram

Sejumlah peternak ayam mendatangi kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Selasa (12/5/2026) guna menyampaikan keluhan terkait merosotnya harga telur hingga mencapai Rp 22.500 per kilogram. Kondisi ini terpaut jauh dari Harga Acuan Pembelian di tingkat peternak yang seharusnya berada pada angka Rp 26.500 per kilogram.

Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, penurunan harga ini menyebabkan kerugian bagi para produsen karena biaya produksi saat ini berada di kisaran Rp 24.000 per kilogram. Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, mengindikasikan adanya pengaruh tengkulak dalam fluktuasi harga tersebut.

"Jadi harga ini, harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang harga telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu," ujar Herry Dermawan, Ketua Umum GOPAN.

Pihak asosiasi telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar menindak tegas oknum yang memanipulasi harga di pasar. Herry menilai disparitas harga antara tingkat peternak dan konsumen sangat tidak wajar sehingga diperlukan intervensi dari otoritas terkait.

"Kita juga minta bantuan Satgas Pangan supaya nggak mempermainkan harga. Ini harga nggak wajar. Kalian tahu tadi harga berapa dibilang? Rp 21.000, kalian beli telur berapa? Rp 29.000-Rp 30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp 8.000 itu? Itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli," imbuh Herry Dermawan.

Ia menegaskan bahwa kedatangan para peternak ke Kementerian Pertanian didorong oleh kondisi riil di lapangan yang sudah tidak lagi menutup biaya operasional harian para peternak rakyat.

"Biaya produksi sekarang Rp24.000. (Rugi ya?) Lah he-eh (iya), makanya saya sampai ke sini kita," ujar Herry Dermawan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa surplus pasokan menjadi pemicu utama turunnya harga. Produksi telur nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton, sementara tingkat kebutuhan hanya sekitar 6 juta ton.

"Sehingga masih ada surplus kurang lebih secara nasional itu sekitar 800 ribu ton surplus atau kurang lebih sekitar 13% dari kebutuhan nasional," ujar Agung Suganda, Dirjen PKH Kementan.

Agung menyatakan bahwa meskipun surplus 13 persen secara teknis dapat dikendalikan, terdapat fenomena persaingan harga di lapangan. Beberapa peternak memilih membanting harga karena telur merupakan komoditas yang harus segera dijual setiap hari agar stok tidak menumpuk.

"Harga ini dibentuk oleh mekanisme pasar. Artinya 98% peternak, petelurnya rakyat dan di situlah letak dari harga itu terbentuk. Jadi kalau ada peternak yang mau jual Rp 19.000 dan ada yang jual Rp23.000, tentu Rp 19.000 yang dipilih oleh middleman. Padahal dijualnya di harga konsumennya relatif tidak turun juga," jelas Agung Suganda.

Pemerintah kini berupaya mengonsolidasi asosiasi dan koperasi untuk mengembalikan harga ke level acuan sesuai Peraturan Kepala Bapanas. Langkah stabilisasi harga dilakukan dengan menjaga komitmen para pelaku usaha di tingkat produsen.

"Nah oleh karena itu maka tadi sudah disepakati juga oleh teman-teman asosiasi teman-teman koperasi dan pelaku untuk bersama-sama menjaga agar harga ini menuju pada harga acuan di tingkat produsen atau on-farm sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bapanas yaitu di angka 26.500 per kilogram," tambah Agung Suganda.

Selain konsolidasi harga, Kementan mengusulkan penambahan porsi telur dalam program strategis pemerintah guna menyerap kelebihan pasokan. Agung berharap instansi terkait dapat mengikuti regulasi harga yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan tersebut.

"Kita tentu mendorong agar program makan bergizi gratis juga bisa meningkatkan menu telur per minggunya. Juga kita meminta agar harga beli telur ini juga mengikuti harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bapanas," tutur Agung Suganda.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah memfasilitasi distribusi telur dari wilayah surplus di Pulau Jawa menuju daerah defisit seperti Papua dan Maluku. Upaya ini bertujuan menyeimbangkan harga nasional mengingat produksi di wilayah Indonesia Timur masih sangat terbatas.

"Kita masih punya Pulau Papua yang masih di bawah 0,4% produksinya, Maluku juga sama. Oleh karena itu salah satu upaya kita untuk stabilisasi harga ini adalah bagaimana memfasilitasi distribusi dari daerah produsen ke daerah yang masih defisit atau daerah surplus ke daerah defisit," jelas Agung Suganda.