Perdana Menteri baru Hungaria Peter Magyar mendesak Presiden Tamas Sulyok untuk segera meletakkan jabatannya menjelang pembukaan parlemen baru pada awal Mei 2026. Ancaman penerbitan undang-undang khusus untuk mencopot presiden akan dilakukan jika permintaan pengunduran diri tersebut diabaikan oleh Sulyok.
Langkah politik ini diambil setelah Magyar meraih kemenangan besar dalam pemilu yang mengakhiri 16 tahun kepemimpinan tokoh nasionalis Viktor Orban. Dilansir dari Detikcom melalui laporan AFP pada Kamis (16/4/2026), desakan tersebut disampaikan Magyar secara langsung kepada Sulyok.
"Saya tegaskan kembali kepadanya bahwa di mata saya dan di mata rakyat Hungaria, dia tidak layak menjadi simbol persatuan bangsa Hungaria dan tidak mampu menjamin penghormatan terhadap hukum," ujar Magyar, Perdana Menteri Hungaria.
Pemerintah baru pimpinan Magyar berencana memperkenalkan legislasi untuk memberhentikan presiden secara paksa jika proses pengunduran diri sukarela tidak terjadi. Target pembersihan jabatan ini juga menyasar posisi strategis lainnya, termasuk Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk pada era Orban.
Magyar menyebut para pejabat tinggi tersebut sebagai figur yang hanya menjalankan kepentingan sistem pemerintahan sebelumnya. Hingga saat ini, Presiden Sulyok dikabarkan memberikan respons yang tidak memberikan kepastian atau cenderung samar terhadap tuntutan tersebut.
Partai Tisza yang dipimpin Magyar kini memegang dua pertiga mayoritas kursi legislatif, sehingga memiliki kekuatan hukum untuk melakukan amandemen konstitusi. Sidang perdana parlemen baru Hungaria dijadwalkan akan berlangsung pada kisaran tanggal 6 atau 7 Mei 2026.
Kejatuhan Viktor Orban menjadi perhatian internasional mengingat statusnya sebagai sekutu dekat Donald Trump dan Vladimir Putin. Meski sebelumnya mendukung Orban, Donald Trump dalam wawancara dengan ABC News menyatakan dukungannya terhadap Magyar dan optimistis dengan kepemimpinan baru di Hungaria.
4 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·