Polda Sumsel dan SKK Migas Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menggelar pertemuan dengan perwakilan SKK Migas di Gedung Presisi Mapolda Sumsel pada Selasa (21/4/2026) guna mempercepat tata kelola sumur minyak masyarakat. Kerja sama ini bertujuan mengubah aktivitas penambangan ilegal menjadi sistem yang legal, berkelanjutan, dan sesuai aturan.

Dilansir dari Detikcom, koordinasi antara penegak hukum dan regulator energi ini menitikberatkan pada verifikasi faktual di lapangan. Upaya tersebut merupakan langkah konkret dalam mendukung program swasembada energi nasional melalui regulasi terbaru yang mengatur kontribusi sektor minyak rakyat terhadap penerimaan negara.

Pihak kepolisian memastikan bahwa transformasi ini harus memenuhi standar operasional yang ketat. Kapolda Sumsel menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam tersebut secara tertib.

"Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional," tegas Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Sumatera Selatan.

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) telah ditetapkan sebagai wilayah percontohan atau pilot project dalam implementasi skema legalisasi ini. Melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan akibat praktik ilegal diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat," ujar Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Sumatera Selatan.

Kepolisian juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan dalam mengawal proses transisi di lapangan. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menjelaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan bersama pihak SKK Migas.

"Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara," ujar Kombes Nandang Mu'min Wijaya, Kabid Humas Polda Sumsel.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai contoh nasional dalam penataan sumur minyak rakyat. Penertiban dilakukan dengan pendekatan profesional dan transparan guna menjamin keamanan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.