Potensi PHK Mengancam 9.000 Pekerja Akibat Krisis Timur Tengah

Sebanyak 10 perusahaan di wilayah Jawa dan Banten mulai menyiapkan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah pada Selasa (14/4/2026). Rencana pengurangan tenaga kerja ini diperkirakan akan berdampak pada sekitar 9.000 orang karyawan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan-perusahaan tersebut telah membuka ruang diskusi dengan para pekerja mengenai potensi efisiensi ini. Meskipun pembicaraan sudah dimulai, Said menegaskan bahwa proses PHK secara fisik belum dieksekusi hingga saat ini.

"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," ujar Said Iqbal sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Selasa (14/4).

Sepuluh perusahaan yang terdampak tersebut sebagian besar berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan sebaran lainnya berada di Banten serta Jawa Tengah. Sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, dilaporkan menjadi yang paling rentan karena ketergantungan tinggi pada bahan baku impor dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat.

Gangguan pasokan global dan lonjakan harga bahan baku akibat ketegangan geopolitik menjadi faktor utama yang membebani neraca keuangan perusahaan. Selain industri tekstil, sektor otomotif dan elektronik juga menghadapi tekanan serupa akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah.

Efisiensi tenaga kerja ini direncanakan menyasar karyawan dengan status kontrak sebagai langkah awal penghematan biaya operasional. Industri berbasis petrokimia, seperti manufaktur plastik, turut terdampak karena pembelian bahan baku menggunakan mata uang dolar AS yang mengalami fluktuasi tajam.

Said Iqbal menambahkan bahwa banyak produk elektronik menggunakan komponen berbahan dasar plastik yang produksinya kini menjadi lebih mahal. Perusahaan cenderung mengambil langkah penekanan biaya tenaga kerja untuk menutupi kenaikan biaya produksi yang terus membengkak akibat krisis global tersebut.