Prabowo Terbitkan Aturan Ekspor Batu Bara dan CPO Satu Pintu via Danantara

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penerbitan peraturan pemerintah terkait kuasa tata kelola ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan strategis ini ditujukan untuk memperkuat ekspor komoditas nasional serta memberantas pelarian devisa hasil ekspor dan praktik transfer pricing, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz pada Sabtu (23/5/2026).

"Penjualan hasil SDA, kita mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi, kita harus melakukan penjualannya oleh [melalui] BUMN sebagai bank ekspor tunggal," tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, tengah pekan ini.

Langkah pengalihan pengelolaan ekspor kepada badan milik negara ini disebut telah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menolak asas kapitalisme dan konglomerasi.

"Dalam artian akan diteruskan oleh BUMN dari pemerintah. [Peran] ini dikatakan sebagai marketing facility tujuannya adalah untuk memberantas transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor," kata Presiden Prabowo Subianto.

Melalui pembentukan badan pengatur ekspor tersebut, kepala negara menggarisbawahi adanya potensi kebocoran pendapatan negara sebesar US$150 miliar per tahun yang dapat diselamatkan.

Implementasi tahap pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026, di mana eksportir wajib melaporkan seluruh transaksi ekspor komoditas SDA secara komprehensif kepada DSI untuk dievaluasi kesesuaian harganya dengan indeks pasar internasional.

Tahap tersebut akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan membagi pengurusan ekspor menjadi tiga fase, yaitu pre-clearance (masa transisi), clearance (keterlibatan BUMN), dan post-clearance (persiapan pengalihan penuh).

Selanjutnya, implementasi penuh atau tahap kedua akan dimulai pada 1 September 2026, yang menandai pengalihan seluruh proses transaksi dan kontrak dagang secara business to business (B2B) antara eksportir domestik dan buyer luar negeri melalui BUMN.

Kementerian Perdagangan saat ini tengah menyiapkan tiga peraturan menteri perdagangan (Permendag) sebagai aturan turunan teknis per komoditas yang dipaparkan dalam rakortas di Kemenko Perekonomian pada Kamis (21/5/2026).

BPI Danantara juga dijadwalkan bakal memberlakukan seluruh transaksi ekspor komoditas SDA strategis tersebut melalui platform digital yang mulai aktif pada Januari 2027.