Presiden Lee Jae&myung Bantah Bocornya Intelijen Nuklir Korea Utara

Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung membela menterinya dari tuduhan pembocoran lokasi fasilitas nuklir Korea Utara berdasarkan data intelijen Amerika Serikat pada Senin, 20 April 2026. Sang presiden menyebut dugaan yang menyeret nama Menteri Unifikasi Chung Dong-young tersebut sebagai klaim yang tidak masuk akal.

Klaim ini muncul setelah adanya laporan media lokal mengenai pembatasan pembagian informasi intelijen oleh Amerika Serikat kepada Seoul. Dilansir dari Bloombergtechnoz, langkah pembatasan ini dipicu oleh pernyataan terbuka Menteri Chung mengenai lokasi fasilitas pengayaan uranium Korea Utara di Kusong bulan lalu.

"Setiap klaim atau tindakan yang didasarkan pada anggapan bahwa Menteri Chung 'membocorkan informasi klasifikasi yang diberikan oleh AS' adalah salah," tulis Lee, Presiden Korea Selatan.

Kepala negara Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa identitas fasilitas di Kusong sudah menjadi rahasia umum melalui berbagai literatur akademik sebelum pernyataan menterinya muncul. Ia pun menyerukan adanya investigasi atas kemunculan isu yang dianggapnya mencederai hubungan diplomatik tersebut.

"Kita harus menyelidiki mengapa hal absurd seperti ini bisa terjadi," tambah Lee, Presiden Korea Selatan.

Pihak militer Amerika Serikat melalui juru bicara Pasukan AS di Korea (USFK) menyatakan telah memantau laporan media terkait isu pembatasan intelijen tersebut. Meski demikian, militer AS menegaskan komitmen kerja sama dengan Korea Selatan demi menjaga stabilitas dan mencegah agresi di kawasan Semenanjung Korea.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Seoul memilih untuk tetap bungkam. Pihak kedutaan menolak memberikan keterangan resmi mengenai pembicaraan diplomatik yang bersifat rahasia tersebut saat dikonfirmasi oleh Bloomberg News.

Yonhap News melaporkan bahwa pembatasan intelijen satelit terhadap Korea Utara diduga telah dilakukan Amerika Serikat sejak awal bulan ini. Namun, pembagian data terkait pergerakan militer harian dilaporkan masih berjalan secara normal sesuai kesepakatan kedua negara.

Menteri Unifikasi Chung Dong-young, yang memegang kendali urusan hubungan antar-Korea sejak Juli tahun lalu, turut memberikan klarifikasi. Ia menggunakan media sosial untuk membantah tudingan yang dialamatkan kepada dirinya dan kementeriannya.

"Klaim mengenai kebocoran intelijen sepenuhnya tidak berdasar," tegas Chung, Menteri Unifikasi Korea Selatan.

Chung menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan laporan intelijen spesifik mengenai fasilitas nuklir tersebut sejak mulai menjabat. Ia juga menuding pihak oposisi telah mempolitisasi situasi untuk menciptakan kesan adanya keretakan aliansi antara Seoul dan Washington.

"melebih-lebihkan situasi seolah-olah terjadi keretakan besar antara Korea Selatan dan AS," tulis Chung, Menteri Unifikasi Korea Selatan.

Ketegangan ini mengemuka saat Kim Jong-un terus memacu pengembangan senjata nuklir di tengah pecahnya fokus Amerika Serikat ke konflik Timur Tengah. Saat ini, Korea Selatan yang menampung 28.500 tentara Amerika juga menghadapi permintaan untuk membantu pengamanan di Selat Hormuz.