Puan Maharani Dorong Pemerintah Percepat Informasi Penanganan Hantavirus

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat serta memperkuat infrastruktur kesehatan guna mengantisipasi penyebaran Hantavirus di Indonesia pada Senin (11/5/2026). Langkah ini menyusul perhatian global terhadap virus tersebut setelah menyerang penumpang kapal pesiar di Samudera Atlantik.

"Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman Hantavirus. Termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI dalam keterangannya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa kehadiran negara sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi publik dari ancaman kesehatan. Puan menilai ketenangan masyarakat bergantung pada kejelasan informasi yang diterima dari otoritas terkait.

"Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum perlu dilakukan dari berbagai aspek," jelas Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Ia menambahkan bahwa penanganan tidak boleh terbatas pada sisi medis, melainkan harus mencakup kemampuan negara dalam menjaga kepercayaan publik melalui langkah antisipasi yang terukur. Puan mengingatkan sensitivitas masyarakat terhadap isu kesehatan masih tinggi pascapandemi.

"Bukan hanya pada aspek medis saja, tetapi juga pada kemampuan Negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat," imbuh Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Hantavirus merupakan penyakit zoonosis dari genus Orthohantavirus yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Meski penularannya tidak secepat Covid-19, varian tertentu seperti Andes virus dilaporkan dapat menular antarmanusia dalam kondisi spesifik.

"Karena itu, Negara perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat," pesan Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan mencatat telah ditemukan 23 kasus Hantavirus yang tersebar di sembilan provinsi di Indonesia. Meskipun terdapat tiga laporan kematian dalam tiga tahun terakhir, jenis virus di tanah air berbeda dengan varian yang memicu wabah di kapal pesiar MV Hondius.

"Bagaimana pola penularannya, siapa kelompok yang paling rentan, bagaimana langkah pencegahannya, dan sejauh mana tingkat risikonya bagi masyarakat umum," ungkap Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan Maharani menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian integral dari perlindungan publik untuk mencegah ruang disinformasi. Sosialisasi kesehatan diminta tidak hanya bersifat teknis, tetapi harus menyentuh masyarakat hingga ke level akar rumput.

"Maka penting agar Pemerintah memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami. Bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit diakses publik luas. Sosialisasi harus menyentuh langsung akar rumput," papar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Dalam aspek teknis, mantan Menko PMK ini menyoroti perlunya penguatan surveilans dan deteksi dini di fasilitas layanan kesehatan daerah. Puan mengapresiasi hasil negatif pada temuan kasus suspect di Kulonprogo dan Jakarta, namun meminta kewaspadaan terus ditingkatkan.

"Kita bersyukur temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogykarta, dan WNA di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat," ucap Puan Maharani, Ketua DPR RI.

DPR RI melalui alat kelengkapan dewan akan terus mengawasi gerak Pemerintah dalam memastikan kesiapan laboratorium, tenaga medis, dan sarana penunjang lainnya. Fokus penguatan juga diarahkan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi.

"Tetapi juga memperkuat kesiapan daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, laboratorium dan sarana penunjang lainnya, serta mekanisme deteksi dini, pelaporan yang cepat," terang Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan Maharani menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya perlindungan di wilayah rentan. Ia memastikan parlemen akan memantau agar langkah pemerintah tetap transparan dan mampu memberikan rasa aman bagi warga negara.

"Dan tentunya perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian," sambung Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Kecepatan respons negara dalam tahap awal kemunculan ancaman kesehatan dianggap sebagai indikator keberhasilan penanganan. Puan menuntut pemerintah bekerja secara terbuka agar setiap risiko kesehatan baru dapat dimitigasi tanpa menimbulkan gejolak sosial.

"Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan Pemerintah bergerak cepat, terbuka, and mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa standar keberhasilan negara tidak hanya dilihat dari angka kasus yang rendah. Kemampuan membangun kepercayaan publik menjadi tolok ukur utama dalam menghadapi potensi risiko kesehatan di masa depan.

"Juga dengan membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi ketika menghadapi potensi risiko kesehatan baru," tutup Puan Maharani, Ketua DPR RI.