1 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani memperingatkan ancaman gejolak geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi nasional dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Gangguan di wilayah strategis seperti Selat Hormuz dinilai memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga energi.
Kondisi ekonomi terkini menunjukkan tekanan signifikan pada mata uang garuda, di mana dolar Amerika Serikat (AS) terpantau telah menembus level Rp 17.500 sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Fenomena ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang yang memiliki komponen impor di pasar domestik.
"Kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional," jelas Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Puan menjabarkan bahwa gangguan distribusi di Selat Hormuz tidak hanya menekan nilai mata uang, tetapi juga mengganggu rantai pasok global secara menyeluruh. Hal tersebut mengakibatkan pembengkakan pada biaya logistik dan distribusi barang di berbagai sektor.
"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," kata Puan Maharani.
Menyikapi tantangan global tersebut, DPR menyatakan dukungan penuh terhadap langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Fokus utama kebijakan diharapkan tertuju pada pengendalian harga kebutuhan pokok dan pencegahan aliran modal asing keluar (outflow).
"Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tutup Puan Maharani.
Penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter kini menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat kelas bawah terlindungi dari dampak volatilitas ekonomi dunia.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·