Puan Maharani Tekankan Etika Kritik Saat Pemerintah Soroti Inflasi Pengamat

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga kesantunan dalam menyampaikan aspirasi saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Penegasan ini muncul sebagai respons atas perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berpendapat yang beretika.

Dilansir dari Detikcom, Puan menyatakan bahwa proses hukum memang harus berjalan adil, namun cara penyampaian kritik tidak boleh mengabaikan norma kesopanan. Menurutnya, terdapat tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengkritik maupun pihak yang dikritik agar tercipta komunikasi yang sehat.

"Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun," kata Puan saat konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Puan menilai bahwa kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk saling menghormati posisi masing-masing. Ia berpendapat bahwa kesediaan untuk menerima masukan sangat bergantung pada bagaimana kritik tersebut dikemas dan disampaikan kepada publik atau instansi terkait.

"Jadi memang saling menghormati, saling menghargai, harus dilakukan dalam dua posisi, artinya yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik, yang diberi kritiknya juga akan tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun," ucap Puan.

Ketua DPR tersebut kembali menekankan bahwa prinsip saling menghargai merupakan fondasi utama dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Indonesia.

"Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargailah, saling menghormati," lanjut dia.

Di sisi lain, narasi mengenai kualitas kritik juga sempat disorot oleh pihak istana melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pada Jumat (10/4), Teddy mengungkapkan adanya fenomena kelebihan jumlah pengamat yang menurutnya tidak didukung oleh latar belakang keahlian yang sesuai.

"Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4).

Tudingan terhadap validitas data tersebut dibarengi dengan penilaian bahwa keberadaan para pengamat ini cenderung fokus pada pembentukan opini masyarakat. Teddy menyebut upaya mempengaruhi persepsi publik ini telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum masa jabatan kepemimpinan saat ini dimulai.

"Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi Presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga," ucap Teddy.