Puan minta pemerintah atasi rupiah yang sentuh Rp17.503 per dolar AS

1 jam yang lalu

Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada pemerintah dan pemangku kebijakan terkait untuk mengantisipasi melemahnya nilai tukar rupiah yang kini sudah menyentuh angka Rp17.503 per dolar AS.

Menurut dia, pelemahan rupiah itu juga harus terus diantisipasi bahkan hingga tahun 2027. Pemerintah, kata dia, juga harus mencermati situasi global yang berdampak pada pelemahan tersebut.

"Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk," kata Puan seusai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Rupiah sentuh Rp17.503 per dolar AS seiring ketegangan di Selat Hormuz

Pada masa sidang ini, dia menyampaikan bahwa DPR RI akan memasuki pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.

"Itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," kata dia.

Menurut dia, situasi pelemahan kurs juga bukan hanya dialami Indonesia, karena hal itu juga terkait dengan situasi global. Maka dari itu, menurut dia, pemerintah termasuk Bank Indonesia harus turun tangan.

Baca juga: DPR: Disiplin fiskal-perlindungan sosial harus jadi prioritas saat ini

Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada Selasa siang per pukul 11.47 WIB bergerak melemah 89 poin atau 0,51 persen menjadi Rp17.503 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.414 per dolar AS.

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan kurs rupiah dipengaruhi ketegangan di Selat Hormuz yang masih memanas.

“Ketegangan di Selat Hormuz ini masih terus memanas walaupun dianggap bahwa perang ini sudah usai kata Trump (Presiden AS Donald Trump),” katanya dalam rekaman suara di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan sampai Indonesia jadi tempat singgah judol

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.