Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Bahas Perizinan Proyek Perusahaan EBT

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) pada Kamis (7/5).

Terdapat dua kendala industri yang dibahas yakni aduan dari PT Acwa Tenaga Saguling terkait kendala penyelesaian sengketa perizinan PLTS karena hambatan penerbitan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dan PT Sarana Utama Energy mengenai perjanjian kerja sama PSEL dengan Pemerintah Kota Makassar.

Pada sidang pertama, Perwakilan ACWA Power, Tim Anderson, menyampaikan proses persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk proyek PLTS Terapung Saguling masih terkendala satu persyaratan administratif, yakni rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

ACWA Power sendiri telah menyatakan senilai sekitar USD 80 juta tersebut merupakan kerja sama dengan perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power, untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat.

Mengenai permasalahan ini, Purbaya pun menyatakan berbagai kendala perizinan proyek strategis seperti ini dapat dibawa dan diselesaikan bersama melalui koordinasi lintas lembaga. Ia menilai hambatan yang muncul saat ini penting untuk segera diatasi.

“Kalau ada gangguan dari proses perizinan, bawa saja ke sini. Kita bereskan. Itu kan lebih rendah dari 10 persen kan materialisasinya. Tapi ini kan penting sekali untuk proses proyek 100 giga watt power nanti ke depan,” kata Purbaya dalam sidang debottlenecking yang dilaksanakan di Kantor Kemenkeu, Kamis (7/5).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pemerintah daerah bersikap proaktif dalam mendukung proyek tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya telah dua kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi proyek dan mengidentifikasi bantuan yang dapat diberikan pemerintah daerah.

“Soal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), kami adalah mengeluarkan verifikasi teknis dari Dinas Kehutanan, kemudian puncaknya rekom dari Pak Gubernur. Dan kami laporkan saat ini sudah siap dikeluarkan. Sudah siap dikeluarkan,” kata Herman dalam kesempatan yang sama.

Purbaya pun menyatakan pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan proyek ini harus berkomitmen mempercepat penyelesaian.

“Nanti Jawa Barat, PLN, Kehutanan, semuanya berkomitmen untuk mempercepat proyek ini. Kita pastikan sebulan dari sekarang Anda sudah bisa bergerak. Kita monitor dari waktu ke waktu,” tutur Purbaya.

Dalam sidang kedua, PT Sarana Utama Energy menyampaikan laporan terkait proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kawasan Industri Makassar yang disebut menghadapi kendala pengembangan sejak 2022.

Direktur Utama PT Sarana Utama Synergy, Yee Wai Kwen, menyatakan, Pemerintahan baru Kota Makassar dinilai tidak memenuhi perjanjian kerja sama PLTSa yang telah disepakati sebelumnya.

“Proyek ini harus tetap menggunakan lahan yang sudah ada, yang telah kami bebaskan dan siap untuk dibangun. Menjamin PT SUS sebagai pengembang proyek yang sah. Memastikan seluruh pekerjaan pendahuluan yang telah kami laksanakan didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dan permohonan investasi terkait,” ucap Yee.

Purbaya pun menilai pelaksanaan PSEL ini harus dipercepat, mengingat kebutuhan akan daerah yang bersih merupakan bentuk investasi untuk menciptakan udara yang lebih segar serta lingkungan kota yang lebih baik dan tertata.

“Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, ini memang investasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini memang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambilkan sama saja,” tutur Purbaya.