Purbaya Yudhi Sadewa Ancam Potong Anggaran Kementerian Penghambat Investasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk memotong alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang terbukti menghambat proses investasi di Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam acara International Seminar On Debottlenecking Channel di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5/2026) sebagai respons atas keluhan diplomatik terkait kendala penanaman modal.

Langkah tegas tersebut diambil setelah Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, mengungkapkan kebingungan para investor dari negaranya mengenai prosedur masuk ke pasar domestik. Padahal, relasi perdagangan kedua negara telah didukung oleh perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Olivier Zehnder menjelaskan bahwa sektor swasta Swiss memiliki kecenderungan kuat untuk menanamkan modal di luar negeri dibandingkan sekadar melakukan perdagangan langsung. Tercatat lebih dari 150 perusahaan asal Swiss saat ini menunjukkan ketertarikan untuk menambah nilai investasi mereka di Indonesia namun menghadapi kendala akses.

"Saya mewakili dari sektor swasta, di mana titik masuknya? Kemana kami harus menyampaikan masalah ini? Karena banyak perusahaan kami yang datang menyatakan ketertarikannya untuk investasi bernilai cukup besar. Kita harus pergi ke mana?," kata Olivier kepada Purbaya, Dubes Swiss untuk Indonesia.

Merespons kegelisahan tersebut, Menkeu Purbaya meminta agar setiap keluhan disampaikan secara mendetail. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat melakukan identifikasi masalah secara spesifik dan melakukan diskusi lanjutan dengan para pelapor guna memberikan solusi yang tepat bagi para calon investor asing.

"Tentu saja, keluhan tersebut harus konkret sehingga kami dapat menghubungi kembali pelapor dan berdiskusi lebih lanjut tentang masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, melalui diskusi tersebut, kami dapat memberikan umpan balik yang lebih baik," jawab Purbaya, Menteri Keuangan.

Intervensi langsung akan dilakukan Purbaya jika ditemukan kemacetan birokrasi di tingkat kementerian atau lembaga terkait. Ia berjanji akan menggunakan wewenangnya untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan di lapangan agar minat investasi yang besar tidak terbuang sia-sia akibat kelambatan administratif.

"Kalau implementasinya lambat, beri tahu saya. Saya akan dorong semua orang untuk bekerja keras. Saya sekarang berada di posisi yang lebih lebih kuat dibandingkan jabatan saya sebelumnya. Karena sekarang saya memiliki budget power," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.

Kekuatan anggaran yang dimiliki saat ini menjadi alat bagi Menkeu untuk memastikan seluruh jajaran menteri dan birokrasi bekerja sinkron dalam mendukung iklim usaha. Sanksi pemotongan anggaran menjadi ancaman nyata bagi instansi yang dinilai memperlambat penyelesaian masalah investasi di Indonesia.

"Semua kementerian, semua menteri yang memperlambat permasalahan yang kita hadapi ini, saya bisa mengurangi budget mereka," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.