Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kebijakan pemerintah kewajiban ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu akan menaikkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dalam keterangan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Penurunan IHSG pasca-pengumuman dinilai dilansir dari Kompas terjadi karena investor belum melihat kepastian pasar. Keberadaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas SDA diproyeksikan segera memberikan kejelasan bagi para pelaku pasar modal.
"Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik," kata Purbaya.
PT DSI dijadwalkan beroperasi secara langsung di bawah naungan BPI Danantara untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis. Komoditas yang akan dikelola mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi (ferro alloy).
Langkah pembentukan badan ekspor baru tersebut juga diyakini mampu menyudahi praktik manipulasi faktur atau under invoicing. Praktik ilegal ini dilaporkan telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp15.400 triliun selama kurun waktu 34 tahun.
"Nanti under invoicing akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi, yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni," kata Purbaya.
Mekanisme baru ekspor komoditas sumber daya alam ini diprediksi bakal mendongkrak keuntungan emiten terkait di bursa efek. Kenaikan laba bersih tersebut otomatis akan mengerek nilai valuasi saham dari korporasi yang melantai di pasar modal.
"Perusahaannya akan untung. Harusnya bisa double untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa," kata Purbaya dikutip Antara.
Kebijakan penunjukan BUMN sebagai pengelola tunggal ekspor komoditas strategis ini sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengambil langkah tegas tersebut demi mengoptimalkan serta memperkuat struktur tata kelola ekspor komoditas nasional.
"Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026).
53 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·