Rosan Roeslani Ungkap Alasan Thomas Mahony Jadi Dirut Danantara Sumberdaya

Sedang Trending 2 jam yang lalu

CEO Danantara Rosan Roeslani membeberkan empat alasan utama di balik penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026).

Dilansir dari Detik Finance, Thomas dipilih karena memiliki rekam jejak mumpuni dalam memimpin perusahaan multinasional, termasuk pengalamannya sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Selain itu, warga negara Australia ini juga mahir berbahasa Indonesia karena beristrikan warga lokal.

Pertimbangan lain yang memperkuat penunjukan ini adalah keahlian Thomas di sektor perdagangan dan pertambangan mineral, serta kepemilikan jaringan yang luas dari berbagai perusahaan yang pernah dipimpinnya.

"Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan istrinya memang orang Indonesia," jelas Rosan Roeslani, CEO Danantara yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan menilai rekam jejak Thomas selama ini menunjukkan performa kerja yang sangat positif di lingkungan Danantara.

"Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik. Dan penting juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sangat baik," terang Rosan Roeslani.

Sebagai informasi, PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh BPI Danantara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara.

Regulasi tersebut dirancang untuk memperketat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy lewat BUMN guna mengantisipasi manipulasi data seperti under invoicing dan transfer pricing.

Langkah strategis ini juga diambil pemerintah demi menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE) serta memastikan akurasi data perdagangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembentukan DSI bertujuan mengontrol pengawasan ekspor devisa komoditas strategis sekaligus membangun integritas data.

Kebijakan ini diproyeksikan memberi dampak positif dalam menstabilkan nilai tukar melalui penguatan DHE serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, bea keluar, dan PNBP.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar," ungkap Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).