Rupiah Melemah ke Rp17.503 Akibat Ketegangan di Selat Hormuz

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 89 poin atau 0,51 persen ke level Rp17.503 per dolar AS pada Selasa (12/5) pukul 11.47 WIB. Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Selat Hormuz yang memicu penguatan indeks dolar AS secara signifikan.

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa ketegangan di kawasan tersebut menjadi faktor utama yang menekan mata uang garuda. Kondisi ini dipicu oleh penolakan Amerika Serikat terhadap proposal perdamaian Iran serta keterlibatan Uni Emirat Arab dalam serangan ke kilang minyak di Pulau Lavan.

"Ketegangan di Selat Hormuz ini masih terus memanas walaupun dianggap bahwa perang ini sudah usai kata Trump (Presiden AS Donald Trump)," kata Ibrahim Assuaibi, Pengamat Ekonomi.

Ibrahim menambahkan bahwa pergerakan Uni Emirat Arab (UEA) yang melakukan penyerangan secara tertutup mengindikasikan adanya dukungan dari pihak luar setelah negara tersebut keluar dari keanggotaan OPEC.

"Jadi Uni Emirat Arab sampai saat ini pun juga terus melakukan penyerangan, walaupun tidak di-expose secara internasional. Ini mengindikasikan bahwa Uni Emirate Arab pun juga setelah keluar dari negara-negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) terus melakukan penyerangan, bisa saja di belakangnya itu adalah Amerika," ungkap Ibrahim Assuaibi.

Konflik di Timur Tengah ini berdampak langsung pada kenaikan harga minyak mentah dunia, terutama jenis brent crude oil. Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 dinilai belum cukup kuat untuk menopang nilai tukar rupiah karena faktor pendorongnya masih didominasi konsumsi domestik.

"Walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 (persen) di kuartal pertama cukup tinggi, namun dampak dari kekacauan di Timur Tengah, terutama adalah Selat Hormuz, ini membuat ancaman tersendiri bagi Indonesia," ujar Ibrahim Assuaibi.

Selain faktor geopolitik, tekanan pada ekonomi nasional juga terlihat dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur tekstil, garmen, dan elektronik yang mencapai 40 ribu orang selama Januari-April 2026. Dominasi pekerja di sektor informal yang mencapai 87,74 juta orang turut memberikan sentimen negatif terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri.