Rupiah Tembus Rp17.529 Per Dolar AS Akibat Tekanan Global Mei 2026

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan hingga menyentuh level Rp17.529 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 14 Mei 2026, di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan inflasi. Kondisi ini menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang Asia yang terkoreksi bersama yen Jepang dan dolar Singapura.

Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip Kontan, rupiah merosot 0,3 persen secara harian. Pelemahan ini juga terlihat pada nilai jual fisik di perbankan nasional seperti BRI, Mandiri, dan BNI yang sempat menembus angka Rp17.630 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu sebelumnya.

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa kerapuhan sentimen global menjadi faktor utama yang membayangi pergerakan nilai tukar saat ini. Ketegangan geopolitik dan tingginya angka inflasi di Amerika Serikat terus memberikan tekanan besar pada pasar uang negara berkembang.

Politikus Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, memberikan tanggapan mengenai situasi ini. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut mendesak pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk segera mengambil langkah taktis guna menjaga kepercayaan investor di pasar keuangan.

"Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

Marwan mengingatkan bahwa volatilitas yang tidak terkendali dapat memicu inflasi barang impor dan menurunkan daya beli masyarakat. Ia menekankan pentingnya intervensi terukur dari BI di berbagai instrumen pasar tanpa menguras cadangan devisa secara ugal-ugalan.

"Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi," ujarnya.

Penguatan pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam juga menjadi sorotan legislator tersebut. Marwan meminta kepastian hukum agar eksportir merasa aman menempatkan dana mereka di dalam negeri dalam jangka panjang.

"Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya," tuturnya.

Upaya stabilisasi menurut Marwan tidak hanya menjadi tanggung jawab bank sentral semata. Kementerian Keuangan diharapkan ikut berperan aktif melalui pengelolaan pembiayaan surat utang negara yang lebih fleksibel di tengah fluktuasi pasar.

"Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar," katanya.

Terkait kebijakan moneter, kenaikan suku bunga dipandang sebagai pedang bermata dua. Meski efektif menahan arus modal keluar, kebijakan yang terlalu agresif dikhawatirkan dapat melumpuhkan sektor investasi dan konsumsi rumah tangga.

"Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ujar Marwan.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, melalui laporan Kompas TV, juga menyoroti risiko yang dihadapi masyarakat akibat pelemahan ini. Selain faktor eksternal seperti konflik Timur Tengah, pasar kini mulai memperhatikan kondisi likuiditas domestik dan arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.