Selat Malaka sebagai Pivot Maritim Indo&Pasifik

Marsetio

Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Selat Malaka yang memisahkan Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatra merupakan pivot maritim Indo-Pasifik. Selat itu sangat strategis sebagai jalur pelayaran kapal-kapal niaga dan kapal perang. Hampir 24 persen perdagangan lintas global diangkut melalui Selat Malaka sehingga gangguan terhadap selat tersebut dapat berimbas pada terjadinya krisis ekonomi atau krisis keamanan.

Saat ini, Selat Malaka menjadi sorotan dunia menyusul terjadinya blokade Selat Hormuz oleh Iran maupun AS. Banyak pihak mengkhawatirkan kejadian serupa terjadi di Selat Malaka, baik karena bencana alam, kapal kandas, maupun karena perang.

Apabila hal itu terjadi, maka krisis ekonomi tidak terhindarkan. Hal itu dimungkinkan karena Selat Malaka sangat vital bagi banyak negara. China misalnya, hampir 75% impor minyak mentahnya dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia diangkut lewat Selat Malaka. Juga Jepang dan Korea: 90 persen minyaknya diangkut melalui Selat Malaka. Begitu pentingnya Selat Malaka, sehingga mantan Presiden China, Hu Jintao menyebutnya sebagai Dilema Malaka.

Pada tahun 2025, lebih dari 102.000 kapal berbagai jenis melintas di perairan sempit sepanjang 900 kilometer tersebut. Arus barang yang dibawa melalui Selat Malaka merupakan sepertiga perdagangan dunia. Setiap hari, rata-rata 23 juta barel minyak diangkut melalui jalur ini, menjadikan Selat Malaka sebagai chokepoint minyak tersibuk di dunia, melampaui Selat Hormuz.

Padahal Selat Malaka sangat sempit: titik tersempitnya, yakni Phillips Channel di Selat Singapura, lebarnya hanya 2,7 kilometer. Selain itu Selat Malaka juga dangkal. Pada beberapa bagian, kedalaman airnya hanya 25-27 meter. Kapal-kapal raksasa VLCC (Very Large Crude Carrier) dan ULCV (Ultra Large Container Vessel) yang tidak bisa melintas di Selat Malaka karena keterbatasan draft atau kapasitas muatan yang besar, harus memutar melalui Selat Sunda atau Selat Lombok. Namun opsi ini menambah jarak ribuan mil laut dan tambahan biaya operasional yang mencapai puluhan ribu dolar. Dari Gambaran situasi itu, terlihat betapa mahalnya harga yang harus dibayar jika Selat Malaka mengalami gangguan.

Keamanan navigasi di Selat Malaka menjadi tanggung jawab Indonesia, Malaysia dan Singapura. Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka untuk mengatur lalu lintas pelayaran demi keselamatan kapal saat melintas di jalur yang sempit.

Pelajaran dari Selat Hormuz

Seperti Selat Malaka, Selat Hormuz yang memisahkan daratan Iran dengan Semenanjung Arab di wilayah Oman dan Uni Emirat Arab juga merupakan salah satu chokepoint strategis bagi kelangsungan perekonomian dunia. Iran menutup selat itu saat perang melawan AS-Israel, membuat perekonomian dunia terganggu. Dengan blokade Selat Hormuz, suplai minyak global mengalami gangguan sampai 20 persen yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga minyak dunia.

Peperangan asimetris di laut dan penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran telah mengubah kalkulasi geopolitik maritim secara dramatis. Ternyata sebuah selat sempit namun strategis, mampu memberi efek kejut dalam sebuah perang yang tidak seimbang dari segi persenjataan. Meski korban jiwa rakyat Iran cukup banyak, namun strategi yang ditempuh Iran mampu menghentikan serangan AS-Israel.

Saat ini status perang adalah gencatan senjata selama dua minggu sejak 18 April 2026 dan telah diperpanjang oleh AS. Meskipun perundingan putaran pertama yang dimediasi Pakistan gagal mencapai kesepakatan, tetapi harapan untuk kembali ke meja perundingan masih tetap terbuka, meski sama terbukanya dengan kemungkinan AS-Israel kembali melancarkan serbuan terhadap Iran.

Berkaca dari perang tersebut, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari perang asimetris Iran-AS-Israel, terutama yang berkaitan dengan keberadaan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok sebagai chokepoint pelayaran dunia.

Sebuah chokepoint sangat penting maknanya bagi pelaut dalam mengarungi samudra. Semua pelaut pasti memilih rute pelayaran paling singkat menuju pelabuhan tujuan demi efisiensi waktu dan biaya. Itu sebabnya chokepoint seperti selat dan terusan selalu ramai oleh lintasan kapal, seperti terjadi di Selat Malaka, Selat Hormuz, Terusan Suez, Terusan Panama, Selat Gibraltar, Selat Bab el-Mandab, Selat Bosphorus, Selat Lombok, dan Selat Sunda.

Untuk menjaga keamanan chokepoint, Indonesia mengajukan usulan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berdasarkan konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) kepada International Maritime Organization (IMO) dan diberlakukan melalui Resolusi IMO. Ketiga ALKI itu meliputi ALKI I di Selat Malaka dan Selat Singapura, koridor utara-selatan dari Samudera Hindia ke Laut China Selatan. Ini adalah rute tersibuk yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan dengan China, Jepang, dan Korea.

Kemudian ALKI II, yaitu Selat Lombok dan Selat Makassar, merupakan lintasan alternatif bagi kapal bermuatan besar yang tidak bisa melewati Selat Malaka, dan ALKI III di Selat Sape dan Selat Ombai (Wetar) yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia melalui jalur timur. Jalur ini relevan bagi operasi militer dan pelayaran niaga untuk menghindari kemacetan di Selat Malaka.

Keberadaan ALKI dan chokepoint Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok harus dijaga dan diantisipasi keamanannya agar jangan sampai terjadi sebuah kekuatan besar memaksakan kehendaknya di sana dengan melakukan blokade. Untuk itu diperlukan penyesuaian doktrin pertahanan bila terjadi blokade.