SKK Migas Dukung Polri Berantas Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi

Sekretaris SKK Migas, Luky Agung Yusgiantoro, memberikan apresiasi atas tindakan tegas Polri dalam memberantas penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi demi menjaga ketahanan energi nasional pada Selasa (21/4/2026). Langkah penegakan hukum tersebut dianggap krusial untuk mengamankan agenda besar swasembada energi Indonesia.

Dilansir dari Detikcom, Polri melalui Dittipidter Bareskrim dan jajaran Polda telah menangani 223 laporan polisi terkait penyalahgunaan energi bersubsidi sepanjang periode 7-21 April 2026. Operasi tersebut berhasil menjaring 330 tersangka dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp 243 miliar.

Dukungan penuh disampaikan oleh pihak SKK Migas saat menghadiri konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Luky Agung Yusgiantoro menegaskan bahwa tindakan Polri merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa.

"Ini merupakan langkah-langkah tegas yang merupakan wujud nyata dukungan terhadap agenda besar nasional dalam rangka Astacita, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong terwujudnya swasembada energi sebagai fondasi utama kemandirian bangsa," ujar Luky Agung Yusgiantoro, Sekretaris SKK Migas.

Lebih lanjut, Luky memaparkan bahwa efek dari penegakan hukum ini melampaui sekadar penangkapan pelaku kriminal. Penindakan tersebut berkontribusi langsung pada stabilitas ekonomi di sektor energi.

"Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri memiliki dampak strategis dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga iklim investasi, dan memastikan tata kelola energi nasional yang transparan dan akuntabel," tutur Luky Agung Yusgiantoro, Sekretaris SKK Migas.

SKK Migas memposisikan diri sebagai penyedia pasokan di sektor hulu melalui aktivitas eksplorasi. Luky menekankan bahwa kelancaran rantai pasok sangat bergantung pada integritas distribusi di sektor hilir yang dijaga oleh kepolisian.

"Kami di sektor hulu memastikan pasokan energi tersedia. Sementara penegakan hukum di hilir memastikan distribusi energi tersebut dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bebas dari praktik-praktik ilegal," tegas Luky Agung Yusgiantoro, Sekretaris SKK Migas.

Sinergi antara kedua lembaga ini bertujuan untuk memitigasi gangguan pada objek vital nasional. Upaya tersebut memastikan energi yang diproduksi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

"Upaya ini tidak hanya penting dari sisi hukum tetapi juga memiliki arti strategis dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem energi nasional secara menyeluruh," imbuh Luky Agung Yusgiantoro, Sekretaris SKK Migas.

Penguatan kolaborasi diharapkan terus berlanjut guna menjamin keberhasilan pembangunan nasional. Fokus utama tetap pada pencapaian kedaulatan energi yang menjadi visi pemerintah saat ini.

"Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara SKK Migas dan Polri akan semakin memperkuat tata kelola energi nasional sekaligus mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional. khususnya dalam mewujudkan ketahanan energi dan swasembada energi," ucap Luky Agung Yusgiantoro, Sekretaris SKK Migas.