Subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Nikel Mampu Pacu Industri Baterai

Kebijakan subsidi kendaraan listrik berbasis nikel yang akan bergulir mulai Juni 2026 dinilai menjadi instrumen krusial untuk mengarahkan pengembangan ekosistem industri hilirisasi mineral domestik secara lebih selektif.

Skema stimulus pemerintah tersebut mencakup pemberian PPN-DTP sebesar 100 persen untuk mobil listrik baterai nikel atau Nickel-Manganese-Cobalt (NMC), PPN DTP 40 persen untuk baterai non-nikel, serta subsidi motor listrik Rp5 juta per unit.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai membedakan insentif kendaraan berbasis nikel dan non-nikel, termasuk mengurangi insentif untuk kendaraan impor utuh atau completely built up (CBU).

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Fahmi Radhi mengingatkan bahwa potensi nilai tambah industri berisiko mengalir ke luar negeri jika pasar kendaraan listrik dalam negeri yang terus tumbuh justru didominasi oleh teknologi non-nikel seperti lithium iron phosphate (LFP).

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," kata Fahmi.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) melonjak dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Meskipun pasar masih didominasi jenis LFP, pertumbuhan penjualan kendaraan berbasis NMC tercatat melesat jauh lebih cepat sebesar 177,6 persen sepanjang tahun 2025 dengan total mencapai 26.069 unit.

Fahmi menilai pengembangan varian NMC sangat strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan pabrik baterai nasional.

Untuk mewujudkannya, pemerintah juga perlu proaktif memastikan pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), transfer teknologi, serta mendorong peran strategis Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.