Wakapolri Instruksikan Korps Brimob Antisipasi Ancaman Keamanan Hybrid

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menginstruksikan Korps Brimob Polri untuk memperkuat kapabilitas satuan guna menghadapi eskalasi ancaman keamanan hybrid yang memanfaatkan kemajuan teknologi modern. Arahan tersebut disampaikan dalam Rakernis Korbrimob Polri 2026 yang berlangsung di Mako Brimob, Depok, pada Kamis (23/4/2026).

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi, mulai dari Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat hingga para Dansat Brimob dari seluruh wilayah Indonesia. Dilansir dari Detikcom, Komjen Dedi menekankan bahwa kompleksitas tantangan saat ini meliputi gabungan gangguan fisik, provokasi digital, hingga penyebaran disinformasi secara masif.

Apresiasi atas profesionalisme satuan juga diberikan menyusul sejumlah pencapaian sepanjang tahun 2025, termasuk kesuksesan Operasi Damai Cartenz dan perolehan Kompolnas Award. Wakapolri menilai keberhasilan di ajang internasional World Police & Fire Games membuktikan bahwa personel Brimob kini memiliki kapasitas yang kompetitif di tingkat global.

Adaptasi strategi menjadi poin krusial yang ditekankan untuk menjawab dinamika gangguan keamanan yang terus berubah. Penguatan sistem internal dianggap sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di masa depan.

"Peningkatan kemampuan personel, penguatan sistem, serta strategi yang adaptif menjadi kunci utama dalam menjawab dinamika tersebut," kata Komjen Dedi, Wakapolri.

Pergeseran paradigma pelayanan menjadi fokus selanjutnya dengan mengedepankan prinsip yang lebih humanis dalam setiap tindakan di lapangan. Wakapolri menginginkan Brimob hadir bukan sebagai kekuatan yang menghadapi masyarakat, melainkan sebagai pelindung yang mampu memberikan rasa aman dan ketenangan.

Guna mendukung efektivitas tugas, Polri mendorong pembentukan Pusat Studi Kepolisian sebagai wadah riset untuk menganalisis ancaman asimetris. Integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), pengawasan drone, hingga penggunaan kamera tubuh atau body-worn camera menjadi target implementasi untuk meningkatkan transparansi kerja.

Komjen Dedi menegaskan bahwa penambahan jumlah pasukan harus selaras dengan kualitas sumber daya manusia dan sistem pendukung yang mumpuni. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap prosedur di lapangan berjalan akuntabel dan meminimalkan risiko kesalahan teknis.