Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memperingatkan pelaku industri financial technology untuk memperkuat transparansi bunga dan etika penagihan guna menjaga kepercayaan publik pada Selasa (12/5/2026) di Jakarta. Langkah ini dilakukan di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif melalui layanan keuangan digital.
Penguatan integritas industri ini menjadi krusial untuk memitigasi risiko bagi masyarakat luas sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz. Juda Agung menilai pertumbuhan sektor digital tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga aspek keamanan dan dampak riil bagi konsumen.
"Model bisnis fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara digital memiliki tantangan besar karena tingginya risiko informasi yang tidak seimbang atau asymmetry information yang dapat memicu moral hazard," papar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Munculnya risiko dalam ekosistem ini mencakup potensi pinjaman bermasalah hingga praktik penagihan yang merugikan. Wamenkeu meminta Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berada di posisi terdepan dalam menegakkan kode etik industri serta menjamin keterbukaan informasi bagi seluruh pengguna layanan.
“Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, melakukan kontemplasi terhadap empat isu penting yang akan membuat lari fintech Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga aman, berdampak besar, dan dapat dipercaya dengan baik oleh masyarakat,” tutur Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Keseimbangan antara target keuntungan dan keselamatan konsumen menjadi sorotan utama dalam arah kebijakan pemerintah bagi pelaku pasar digital. Juda menegaskan bahwa literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar pengguna memahami manfaat serta risiko sebelum menggunakan platform keuangan.
“Saya tahu kita semua berlari mengejar target pendanaan, pertumbuhan, dan profit. Tapi di dunia keuangan, lari terbaik bukanlah lari tercepat, melainkan lari yang sampai dengan selamat bersama yang baik,” pungkas Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Selain isu teknologi keuangan, pemerintah tetap memprioritaskan kedisiplinan fiskal di tengah gejolak pasar global dan kenaikan harga minyak. Belanja negara akan terus dikendalikan serta dialihkan ke sektor produktif untuk menjaga defisit anggaran tetap dalam batas aman.
“Kami di Kementerian Keuangan hitungannya lebih konservatif dengan yang di assessment oleh IMF (Dana Moneter Internasional) ya. Artinya tidak perlu ada pertanyaan lagi mengenai disiplin fiskal yang kita lakukan di Kementerian Keuangan,” ungkap Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·