Wamenko Polkam sebut indeks demokrasi harus jadi kompas perbaikan

43 menit yang lalu

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) harus jadi alat ukur, sekaligus kompas perbaikan demokrasi demi menyongsong kemajuan pembangunan nasional.

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, menyebutkan skor IDI 2025 secara nasional adalah 78,19 atau turun dari 2024 dengan skor 79,81. Sedangkan target nasional 81,69-85,23.

"Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi," katanya saat acara "Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional".

Menurut dia, penurunan IDI itu terdapat pada sejumlah indikator, di antaranya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang mengalami penurunan hingga 20,43 poin.

Ia mengatakan indikator kinerja lembaga legislatif juga turun 21,05 poin serta indikator netralitas penyelenggara pemilu yang menjadi sorotan setelah pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas demokrasi dengan memperkuat ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.

"Sekarang demonstrasi dilihat sebagai bentuk penyampaian hak-hak warga negara dalam berdemokrasi. Paradigma aparat mulai berubah dan tentu akan terus diperbaiki," ucap Lodewijk.

Demokrasi, kata dia, merupakan salah satu fondasi stabilitas nasional dan pembangunan nasional. Sedangkan kualitas demokrasi ditempatkan sebagai salah satu prasyarat transformasi politik dan tata pemerintahan.

Ia menjelaskan IDI merupakan indikator pembangunan yang memotret kejadian faktual di tingkat provinsi dan pusat terkait praktik-praktik demokrasi, baik prosedural maupun substansial, yang ditopang tiga aspek.

"Yakni, kebebasan sipil (tujuh indikator), kesetaraan politik (tujuh indikator) serta kapasitas lembaga demokrasi (delapan indikator)," katanya.

Ia menjelaskan perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun, setelah sempat stagnan pada 2009-2013.

Pada periode 2014-2019, indeks demokrasi meningkat signifikan, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.

Ia mengharapkan forum evaluasi nasional itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.

"Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi," katanya.

Baca juga: Wamenko Polkam: Polisi harus mampu ubah paradigma tangani unjuk rasa

Baca juga: Pemerintah sebut Indonesia konsisten anut sistem politik bebas aktif

Baca juga: Wamenko Polkam: Skor keuangan partai dalam IIPP kurang berintegritas

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.