Wamenkomdigi tekankan tata kelola AI berbasis etika untuk regulasi

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) berbasis pada nilai dan etika dapat diterjemahkan menjadi regulasi yang mengikat.

Etika, kata Nezar, tidak memiliki kekuatan interaktif sehingga perlu diterjemahkan menjadi sebuah regulasi yang memiliki sanksi dan hukuman. Tantangan terbesar tata kelola kecerdasan artifisial (AI) saat ini bukan lagi soal perkembangan teknologinya.

“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar, dalam keterangan resminya yang diterima, pada Kamis.

Baca juga: Wamendiktisaintek tekankan etika untuk pengembangan AI di Indonesia

Hal itu disampaikan Wamenkomdigi Nezar dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (13/5), yang turut menyoroti bahwa tidak semua perusahaan dinilainya menganggap etika sebagai faktor penting yang perlu dimitigasi.

Nezar mengatakan kepedulian terhadap etika mulai tumbuh, yang ditunjukkan dengan perusahaan teknologi merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi produk mereka yang bersentuhan dengan manusia.

Ia pun mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan teknologi untuk memitigasi risiko etis yang dapat muncul.

Baca juga: Wamen Komdigi imbau pengembangan AI sertakan perspektif etika

“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” tutur dia.

Ia menambahkan bahwa dalam pengembangan teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (AI), aspek etika dinilai sebagai komponen penting karena konflik-konflik nilai yang dapat timbul.

“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” ujar Nezar.

Baca juga: Pemerintah siapkan R-Perpres Peta Jalan dan Etika Tata Kelola AI

Menurutnya, konflik nilai tersebut dapat timbul akibat model-model AI buatan negara lain belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.

“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” kata dia.

Dalam hal ini, Wamenkomdigi Nezar mendukung rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang dan berharap acara tersebut dapat melahirkan kesepakatan di tingkat global agar etika bisa berada dalam posisi yang lebih strategis.

Baca juga: Wapres Gibran tekankan etika penggunaan AI saat kunjungan ke Rancaekek

Baca juga: Dewan Pers terima 10 aduan per hari, minta media jaga etika

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.