BPOM Menunggu Pencairan Anggaran Pengawasan Makan Bergizi Rp700 Miliar

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengonfirmasi bahwa anggaran senilai Rp700 miliar untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum cair hingga Selasa (28/4/2026). Dana yang dialokasikan sejak pertengahan 2025 tersebut masih tertahan pada tahapan administratif yang melibatkan Badan Gizi Nasional.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, hambatan pencairan ini berkaitan dengan mekanisme skema swakelola tipe 2 dari APBN. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, guna memantau perkembangan dana tersebut di Jakarta.

"Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya sabar Pak Kepala, dalam waktu dekat," ujar Taruna, Kepala BPOM RI.

Pihak otoritas pengawas obat dan makanan ini memaparkan bahwa alur distribusi dana swakelola memiliki birokrasi yang lebih panjang dibandingkan mekanisme reguler. Berbeda dengan anggaran rutin, dana ini harus ditransfer melalui rekening BGN sebelum akhirnya diteruskan ke kas BPOM.

"Kalau APBN biasa, langsung dari Bendahara Negara ke Bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan," jelas Taruna, Kepala BPOM RI.

Guna menjaga kesinambungan tugas di lapangan, BPOM saat ini terpaksa menggunakan pos anggaran internal untuk membiayai operasional pengawasan. Langkah darurat ini diambil terutama untuk menangani uji laboratorium terhadap kasus-kasus gangguan keamanan pangan yang muncul secara mendadak.

"Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah melakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan," ujar Taruna, Kepala BPOM RI.

Keterbatasan finansial tersebut berdampak pada skala pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. BPOM mengakui belum mampu melaksanakan pemantauan berbasis populasi secara menyeluruh karena tingginya kebutuhan biaya untuk pengolahan data skala besar.

"Surveillance itu butuh biaya besar karena berbasis data populasi, bukan sporadis. Itu yang belum bisa kami lakukan secara penuh," kata Taruna, Kepala BPOM RI.

Meskipun terdapat kendala pada arus kas, manajemen BPOM menyatakan tetap berkomitmen untuk mengendalikan standar keamanan pangan dalam program strategis pemerintah ini. Kerja sama antarlembaga dinilai menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi di masyarakat.

"Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan mengendalikan program makan bergizi gratis secara maksimal," tegas Taruna, Kepala BPOM RI.

Proses pemenuhan persyaratan administratif saat ini sedang berlangsung di tingkat kementerian terkait. Taruna menyatakan optimisme bahwa seluruh proses birokrasi akan selesai sehingga dana pengawasan dapat segera diutilisasi untuk memperluas jangkauan pemantauan keamanan pangan.

"Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain," tutup Taruna, Kepala BPOM RI.