Brigadir Renita Rismayanti Digitalisasi Database Kasus Kriminal di Afrika Tengah

Brigadir Renita Rismayanti menginisiasi sistem digitalisasi database kasus kriminal bagi misi perdamaian PBB (MINUSCA) dan kepolisian lokal di Republik Afrika Tengah. Inovasi teknologi tersebut mengantarkan personel Polri ini meraih penghargaan Polwan Terbaik PBB tahun 2023 dan menjadi kandidat Hoegeng Awards 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Ipda Sugiandono, mantan atasan Brigadir Renita di Afrika Tengah, memberikan kesaksian mengenai dedikasi bawahannya tersebut pada Rabu (1/4/2026). Ia menjelaskan bahwa Brigadir Renita bekerja di bawah Unit Kriminal Analisis Database yang terdiri dari berbagai personel kepolisian mancanegara.

"Kisaran tahun 2021 sampai 2023, saya kerja sama-sama 1 unit dengan Brigadir Renita Rismayanti. Pada waktu itu saya menjabat sebagai Kepala Unit Kriminal Analisis Database di mana Brigadir Renita di bawah langsung unit yang saya pimpin," kata Ipda Sugi, Paur Subbagstrajemen dan RB Bagren Polresta Banyuwangi.

Sugi menambahkan bahwa seleksi untuk mendapatkan penghargaan internasional tersebut sangat kompetitif karena melibatkan kandidat dari seluruh misi perdamaian PBB di dunia. Brigadir Renita dinilai unggul berkat kontribusi aktifnya dalam proyek pembangunan database nasional kepolisian Afrika Tengah.

"Jadi Polwan Terbaik PBB itu kan kandidatnya tidak hanya dari 1 misi, tidak hanya dari MINUSCA saja, tapi di seluruh misi yang ada di dunia, seperti di Kongo, Siprus, Sudan Selatan dan di berbagai misi yang lain itu punya kandidat. Biasanya masing-masing misi itu mengirimkan kandidat, tidak hanya 1 atau 2 orang. Jadi memang shortlistnya sangat ketat waktu itu, dan penghargaannya didapat Brigadir Renita," jelas Ipda Sugi.

Proyek utama yang dijalankan adalah migrasi dari database lokal yang dikelola secara manual menuju sistem terintegrasi yang dapat digunakan oleh seluruh misi dunia. Inisiatif ini mempermudah pemantauan situasi keamanan wilayah secara aktual bagi tim operasi di lapangan.

"Jadi ketika itu kita ada proyek di MINUSCA, khususnya untuk kriminal analisis database, termasuk proyek pembangunan database nasional kepolisian atau keamanan Afrika Tengah. Kedua proyek perpindahan database, yang semula kita memiliki database lokal, database yang kita kembangkan, kita ciptakan, kita kelola sendiri itu dimigrasi ke database yang nantinya digunakan oleh seluruh misi di dunia, dan itu sudah mulai jalan sekarang ini, kita menyebutnya UN Pol (United Nations Police) Case Management," ujar Ipda Sugi.

Keterlibatan Renita dalam proyek ini ditegaskan bukan sekadar pengikut, melainkan sebagai salah satu perancang utama sistem. Digitalisasi ini memungkinkan kepolisian setempat mengetahui tren kejahatan dan jam rawan secara otomatis melalui data statistik yang tersedia.

"Di situ Brigadir Renita terlibat aktif, tidak hanya sebagai follower tapi bareng-bareng sebagai inisiator," tegas Ipda Sugi.

Sistem ini dirancang untuk menciptakan tata kelola kepolisian yang profesional dengan memandu pengerahan tim patroli berdasarkan data riil. Hal ini sangat krusial dalam menekan angka kriminalitas di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Simpelnya begini, ketika saya pengen mengetahui situasi suatu wilayah A, nah itu akan muncul di wilayah A ini trend kejahatannya seperti ini, yang sering terjadi adalah perampokan, itu jam-jam rawannya itu muncul otomatis. Dengan adanya data itu, maka bagian operasi atau yang di lapangan bisa menindaklanjuti dengan menerjunkan tim patroli di daerah A pada jam-jam yang disebutkan di situ. Tujuannya memang untuk tata kelola kepolisian yang bagus," imbuh Ipda Sugi.

Brigadir Renita Rismayanti sendiri sempat menceritakan pengalamannya dalam sesi bincang-bincang pada Kamis (26/9/2025). Saat ini, ia telah kembali ke Indonesia dan bertugas sebagai Bhayangkara Adm Pelaksana Lanjutan Taud Divhubinter Polri setelah menyelesaikan misi dua tahun di Afrika Tengah.

"Itu saya integrasikan ke platform yang sudah dipunyai sama UN. Nah platformnya itu namanya unite aware, itu dia terkoneksi dengan New York, dengan kita bisa juga koneksiin dengan misi-misi lain," kata Renita, Brigadir Polri.

Menurut Renita, integrasi ke platform digital tersebut secara signifikan meningkatkan efektivitas kerja kepolisian. Sebelumnya, pengolahan tren statistik memerlukan waktu yang lama karena sistem yang masih terfragmentasi.

"Kalau pakai platform itu, platform yang tadi itu, dia bisa show up secara real time, jadi kita lebih efektif kerjanya," kata Renita.

Kondisi kepolisian lokal di Republik Afrika Tengah sebelum adanya intervensi ini masih sangat tradisional. Renita mengungkapkan bahwa pencatatan aksi kejahatan dilakukan sepenuhnya secara manual di atas kertas.

"Datanya ini tuh nya benar-benar pakai buku sama pulpen," kata Renita.

Melihat kondisi tersebut, tim melakukan eksekusi terhadap ide pengembangan database bagi polisi lokal (FSI). Renita berperan dalam pemasangan perangkat keras hingga memberikan pelatihan teknis kepada personel kepolisian di Afrika Tengah.

"Sebenarnya yang punya ide itu kepala section saya. 'Oh kita buat database kaya gini buat polisi lokal', terus karena saya kepala unit database kriminal jadi saya dan tim execute," imbuh Renita.

Kurangnya data menjadi celah bagi pelaku kriminal untuk bergerak bebas karena riwayat kejahatan mereka tidak terekam dengan baik. Renita menemukan banyak kasus di mana pelaku kejahatan justru bisa mengikuti program pemerintah atau pelatihan karena ketiadaan catatan kriminal.

"Kita tuh tahu orang ini tuh dia kriminal gitu, penjahat gitu tapi entah kenapa belum ditangkap, entah kenapa orang ini masih bisa melakukan ini itu, entah kenapa orang ini kriminal itu malah bisa ditugaskan jadi ikut pelatihan-pelatihan apa. Diajukan government padahal orang ini istilahnya kriminal," ujar Renita.

Ketiadaan sistem pangkalan data menjadi akar permasalahan mengapa penegakan hukum di wilayah tersebut sulit berjalan maksimal. Penjahat dapat menyamarkan identitas mereka dengan mudah karena polisi tidak memiliki rujukan data yang kuat.

"Ternyata karena mereka itu nggak punya database, polisi lokal nggak punya database. Jadi kalau nggak punya database itulah kenapa orang-orangnya masih bisa bebas, masih bisa melakukan ini itu," sambung Renita.

Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, namun juga pengakuan atas kinerja tim yang solid selama menjalankan misi perdamaian. Renita menyatakan rasa syukurnya karena unit dan bagian kerjanya diakui secara internasional oleh PBB.

"Sebenarnya, pertama waktu dikasih penghargaan, bersyukur. Bukan hanya saya di situ, tetapi kan tim juga, kerja sama tim, nama unit saya juga di-recognize, nama section saya juga diakui," kata Renita.

Ia juga menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan momen bersejarah bagi kepolisian Indonesia di kancah global. Renita tercatat sebagai polisi wanita Indonesia pertama yang menerima penghargaan prestisius tersebut.

"Lebih pentingnya nama Indonesia. Untuk polisi Indonesia baru pertama yang dapat itu, sebelum-sebelumnya dari Afrika, dari India...," kata Renita.

Sekjen PBB António Guterres turut memberikan apresiasi resmi melalui media sosial pada Jumat (17/11/2023). Ia menyoroti kepemimpinan Renita dalam upaya pemberdayaan perempuan selama menjalankan tugas di Afrika Tengah.

"Selamat kepada Brigadir Satu Polisi Renita Rismayanti atas penobatannya sebagai @UN Woman Police Officer of the Year Award," tulis António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Guterres menambahkan bahwa kontribusi Renita melampaui bidang teknologi, mencakup promosi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Hal ini memperkuat posisi Polri dalam mendukung agenda-agenda krusial PBB di wilayah konflik.

"Saya berterima kasih padanya atas layanan & kepemimpinannya di @UN_CAR, dalam memberdayakan perempuan & mempromosikan kesetaraan gender & hak asasi manusia," imbuh António Guterres.