Celios dukung insentif fiskal juga sasar industri 'midstream'

1 jam yang lalu

Jadi pertimbangannya (dalam memberikan insentif fiskal), tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) mendukung langkah pemerintah memprioritaskan insentif fiskal bagi investasi yang menyerap tenaga kerja, sekaligus mendorong agar kebijakan tersebut juga diarahkan ke industri menengah (midstream) guna meningkatkan nilai tambah domestik.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai insentif perpajakan dalam program hilirisasi selama ini masih terkonsentrasi di sektor hulu, sehingga manfaat ekonomi domestik belum optimal.

“Industri midstream ini juga harus diberikan lebih banyak insentif” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan sektor seperti industri prekursor baterai dan manufaktur modul panel surya sebagai sektor strategis yang perlu diperkuat melalui insentif fiskal.

Baca juga: Hapus insentif EV, Wamenperin: Kita harus pertimbangkan fiskal

Dengan penguatan di sektor tersebut, Bhima menyebut Indonesia tidak hanya memanfaatkan bahan baku domestik, tetapi juga dapat mengurangi impor produk hilir.

“Jadi pertimbangannya (dalam memberikan insentif fiskal), tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,” katanya.

Celios juga mendorong agar perumusan kebijakan insentif dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan, termasuk di sektor hilirisasi mineral.

Selain itu, pemerintah diharapkan memastikan desain insentif tetap sejalan dengan kebijakan global, termasuk penerapan pajak minimum global 15 persen yang membatasi ruang pemberian insentif fiskal ekstrem.

Baca juga: Wamenpar: Insentif fiskal hulu hilir dongkrak keberlanjutan pariwisata

Bhima juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian insentif agar perusahaan benar-benar memenuhi komitmen, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan kepatuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Pengawasan insentif fiskal ini menjadi penting untuk melihat apakah perusahaan yang diberikan insentif itu perform. Ini harus dimonitor terus oleh Kementerian Keuangan dan kementerian teknis,” ucap Bhima.

Pemerintah sebelumnya menyatakan menggeser prioritas insentif fiskal dari berbasis nilai investasi besar menjadi berbasis penyerapan tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (23/4), mencontohkan proyek pengolahan kelapa senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,72 triliun di Morowali yang berpotensi menyerap 10.000 tenaga kerja, meski nilai investasinya relatif kecil.

Baca juga: Pemerintah siapkan insentif fiskal masif dukung Program 3 Juta Rumah

“Parameter kita tidak semata-mata insentif itu diberikan karena investasi yang besar, tetapi kami melihat juga penyerapan tenaga kerjanya,” kata Rosan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong iklim investasi di tanah air yang lebih baik sekaligus menekan tingkat pengangguran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.