DPR: Disiplin fiskal-perlindungan sosial harus jadi prioritas saat ini

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas pemerintah di tengah dampak akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"DPR RI memandang bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah," katanya.

Menurut Puan, pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan.

Dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih berada dalam tekanan besar akibat konflik di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Ketegangan di kawasan tersebut, ucap Puan, tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah bertransmisi ke dalam perekonomian nasional.

"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," kata Puan.

"Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha," sambung dia.

Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

Oleh karena itu, DPR mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Baca juga: Disorot Moody’s, Istana sebut pemerintah disiplin fiskal

Baca juga: Disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi berkelanjutan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.