Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan penguatan pengawasan terhadap pasokan atau distribusi energi baik berupa bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsinya.
"Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Senin.
Berdasarkan pantauan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir, tampak antrean pengisian BBM terjadi di sejumlah SPBU di antaranya di Palangka Raya.
"Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua," jelasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pengaturan pola distribusi, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, guna mencegah penumpukan dan antrean panjang di lapangan.
"Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan," ucapnya.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM.
Pertemuan ini diharap dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.
Lebih lanjut, Agustiar memaparkan berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.
Oleh karena itu, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.
"Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan pihaknya memastikan pasokan BBM serta elpiji tetap aman dan lancar, melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun elpiji 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.
"Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan," terangnya.
Baca juga: Gubernur Kalteng Agustiar Sabran raih TOP Pembina BUMD 2026
Baca juga: Gubernur Kalteng bertemu parlemen Inggris buka peluang kerja sama
Baca juga: Gubernur Kalteng: Cegah penimbunan dan tak perlu "panic buying" BBM
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·