INDEF Ungkap 5 Alasan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I&2026 Dianggap Semu

Masyarakat merasakan adanya kontradiksi tajam antara angka pertumbuhan ekonomi nasional dengan realitas yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026.

Dikutip dari Money, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai angka pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat atau tidak napak tanah. Analisis INDEF menunjukkan bahwa sentimen publik dilingkupi oleh rasa tidak percaya.

Data Scientist Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo menjelaskan, publik perlu waspada agar narasi pertumbuhan ini tidak menyimpan bahaya laten yang tidak diketahui secara luas. Menurutnya, terdapat lima faktor utama yang membuat pertumbuhan ekonomi kali ini dianggap semu.

"Waspada dalam hal ini berarti, jangan sampai narasi pertumbuhan ini justru menyimpan sebuah bahaya laten yang dalam tanda kutip oleh publik itu tidak terlalu diketahui," kata Wahyu.

Sorotan utama publik tertuju pada tingginya belanja pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah, angka pengangguran, hingga fenomena hengkangnya investor asing. Selain itu, harga barang yang tetap mahal di pasar menjadi beban berat bagi masyarakat bawah.

Warganet menilai capaian ekonomi ini sebagai pertumbuhan semu karena lebih banyak ditopang oleh suntikan belanja pemerintah yang masif. Hal tersebut dianggap tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di akar rumput.

Wahyu mengungkapkan bahwa publik bahkan menyebut kondisi ini sebagai pertumbuhan infus. Istilah tersebut merujuk pada fakta bahwa angka 5,61 persen sangat bergantung pada belanja pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen.

"Artinya publik juga sadar bahwa angka 5,61 persen disuntik oleh belanja pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen yoy," ucap Wahyu.

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai bantuan sosial dianggap hanya memutar uang di lingkaran tertentu. Hal ini dinilai tidak memberikan dampak organik yang signifikan terhadap daya beli masyarakat luas secara berkelanjutan.

Anomali Rupiah dan Keluar Arus Modal Asing

Ketidakpercayaan publik semakin diperparah dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah di saat pertumbuhan ekonomi diklaim tinggi. Berdasarkan data pasar, nilai tukar rupiah terperosok hingga menyentuh angka Rp 17.400 per dollar AS.

Secara teori, ekonomi yang tumbuh kuat seharusnya dibarengi dengan mata uang yang stabil. Kondisi rupiah yang berdarah-darah menciptakan kecemasan karena berdampak langsung pada mahalnya biaya impor bahan baku industri dan kenaikan harga produk final.

"Kondisi ini menciptakan kecemasan atau kepanikan publik klaim terkait ekonomi aman, padahal rupiah terus dalam tanda kutip berdarah-darah di pasar valas," ujar Wahyu.

Ketidakwajaran lain yang ditangkap publik adalah keluarnya investor asing dari pasar dalam negeri atau capital outflow sebesar 1,7 miliar dollar AS. Hal ini memicu pertanyaan mengenai kualitas fundamental ekonomi Indonesia di mata investor global.

"Ada capital outflow sekitar 1,7 miliar dollar AS yang kemudian ini menjadi perbincangan," ungkap Wahyu.

"Kalau pertumbuhan (ekonomi) itu bagus mengapa investor tidak tergiur gitu dengan pertumbuhan ekonomi yang semenarik itu, tetapi malah kabur," tutur Wahyu.

Sempitnya Lapangan Kerja Formal

Keluhan mengenai sulitnya mencari kerja dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal juga mendominasi perbincangan publik. Data INDEF menunjukkan 59,42 persen tenaga kerja Indonesia masih terjebak di sektor informal dengan upah yang rendah.

Angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi dianggap tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat merasa dipaksa mengonsumsi tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau fenomena mantab.

"Ada kata kunci semacam pengangguran, PHK, mengancam, rupiah yang memang kedua hal ini sepertinya saling beriringan. Satunya berbicara terkait ketersediaan barang dengan rupiah yang melemah sehingga barangnya mahal. Satunya lagi bicara tentang kesempatan untuk mendapatkan rupiah itu sendiri atau mungkin bekerja itu sendiri yang lumayan susah juga," jelas Wahyu.

Berdasarkan analisis terhadap 12.352 perbincangan di media sosial X dan Threads, sebanyak 94,06 persen publik merespons dengan sentimen negatif dan netral. Angka ini mencerminkan skeptisisme yang mendalam terhadap klaim keberhasilan ekonomi pemerintah.

"Pertumbuhan ini menurut netizen dalam tanda kutip tidak seorganik itu karena mereka sendiri harus mengorbankan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Wahyu.

Wahyu menekankan pentingnya menyelaraskan statistik pemerintah dengan denyut nadi ekonomi yang sebenarnya. Rekor pertumbuhan tidak akan berarti tanpa adanya penguatan daya beli dan ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi seluruh rakyat.

"Saatnya menyelaraskan statistik pemerintah dengan denyut nadi ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya manis di atas kertas, tetapi juga nyata di kehidupan sehari-hari," ujar Wahyu.

Sebagai perbandingan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya melaporkan bahwa PDB nasional atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun. Seluruh sektor lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan serta pengadaan listrik dan gas.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 bila dibandingkan dengan kuartal I-2026 atau secara year-on-year mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen," tutur Amalia.