Industri Popok Terancam PHK Massal Akibat Lonjakan Harga Bahan Baku

Sedang Trending 2 jam yang lalu

Sektor manufaktur popok sekali pakai atau diapers nasional kini berada di bawah tekanan berat akibat lonjakan harga bahan baku yang mencapai angka 100 persen. Dilansir dari Money, ketidakstabilan pasokan ini memicu peringatan serius dari para pelaku usaha mengenai risiko penghentian operasional hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) melaporkan bahwa kenaikan harga bahan baku belakangan ini terjadi sangat fluktuatif, bahkan berubah dalam hitungan jam. Selain faktor harga, sebagian pemasok juga mengalami kendala ketersediaan barang yang menghambat perencanaan bisnis industri hilir.

Kondisi ini dipicu oleh dinamika global, terutama meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak mentah dunia. Hal tersebut berdampak langsung pada biaya bahan baku berbasis petrokimia seperti nafta dan polypropylene yang menjadi komponen utama pembuatan popok.

Struktur biaya industri semakin tertekan karena kenaikan harga bahan baku dilaporkan menyentuh angka 90 persen hingga 100 persen dalam beberapa kasus. Secara keseluruhan, biaya produksi yang membengkak telah memaksa produsen menaikkan harga jual produk di kisaran 20 persen hingga 30 persen.

APKI menegaskan bahwa situasi ini bukan lagi fluktuasi normal dan membutuhkan respons cepat dari pemangku kepentingan. Ketidakpastian pasokan serta volatilitas harga yang tinggi dinilai dapat memperburuk kondisi industri jika tidak segera ditangani.

"Perubahan harga bahan baku yang sangat cepat membuat perhitungan biaya produksi menjadi tidak stabil. Industri perlu melakukan penyesuaian secara realistis dan terukur agar tidak mengalami tekanan yang lebih dalam," ujar Direktur Komite Diapers APKI, Oto Gunasis.

Guna menjaga kelangsungan operasional, sejumlah perusahaan mulai menerapkan langkah penyesuaian seperti menaikkan harga produk secara bertahap. Selain itu, evaluasi terhadap program promosi juga dilakukan untuk menekan kerugian akibat biaya produksi yang tidak menentu.

Namun, APKI berpendapat bahwa langkah individu dari perusahaan saja tidak akan cukup tanpa adanya koordinasi kuat di tingkat industri. Tekanan biaya pada seluruh rantai nilai berisiko menggerus daya beli masyarakat karena harga produk akhir yang terus melonjak.

"Kenaikan harga bahan baku secara menyeluruh telah memberi tekanan pada seluruh rantai nilai industri, mulai dari produsen bahan baku hingga produsen produk akhir. Dalam kondisi ini, tekanan biaya berpotensi mendorong penyesuaian harga jual diapers di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada daya beli masyarakat," kata Oto.

APKI meminta para pengambil keputusan strategis di perusahaan untuk segera mengevaluasi struktur biaya dan efisiensi operasional secara menyeluruh. Strategi harga yang berbasis perhitungan matang dianggap krusial agar ketersediaan produk di pasar tetap terjaga bagi konsumen.

Risiko yang lebih serius membayangi jika solusi atas krisis bahan baku ini tidak ditemukan dalam waktu dekat. Penghentian jalur produksi menjadi skenario pahit yang dapat berujung pada hilangnya pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja di sektor ini.

Jika dalam satu hingga dua bulan ke depan kepastian pasokan tidak kunjung membaik, APKI memprediksi penghentian produksi akan menjadi kenyataan. Hal ini akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup para karyawan yang menggantungkan nasib pada industri ini.

Dalam upaya mitigasi, APKI berharap pemerintah dapat membuka ruang diskusi bersama dunia usaha untuk mencari solusi pemenuhan bahan baku. Kepastian pasokan jangka pendek menjadi faktor penentu karena kondisi saat ini sudah mulai mengganggu operasional rutin industri.

Asosiasi juga mendorong pemerintah untuk melancarkan proses perizinan serta arus impor bahan baku agar lebih responsif terhadap dinamika lapangan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi hambatan tambahan yang dihadapi pelaku usaha di tengah situasi global yang tidak menentu.

Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan guna mencegah munculnya kebijakan yang menambah ketidakpastian baru. Tanpa langkah cepat dan terukur, gangguan produksi hingga potensi PHK masal di industri popok akan semakin sulit untuk dihindari.