Pemerintah Jajaki Impor Kemasan Beras dari Malaysia Atasi Lonjakan Harga

Kementerian Pertanian tengah menjajaki peluang kerja sama pengadaan plastik kemasan beras dari Malaysia guna mengantisipasi lonjakan harga material akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Langkah ini dibahas dalam pertemuan bilateral di Malaysia pada Senin (20/4/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah, Sam Herodian, mengungkapkan bahwa inisiasi ini muncul secara spontan saat delegasi Indonesia sedang merundingkan kerja sama komoditas beras. Kenaikan harga minyak bumi sebagai bahan baku utama plastik menjadi latar belakang pencarian sumber pasokan baru.

"Plastik ternyata saya pulang dari Malaysia tawaran itu ada, Kalau kita rajin nyari ke luar ya, kita kan bahan bakunya dari minyak bumi, nah waktu kesana tanpa sengaja kami sedang menawarkan beras, mereka ternyata juga ternyata ekspor impor barang-barang lain, (saya sampaikan) bahwa kita kesulitan plastik," ujar Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah.

Pemerintah Indonesia kini telah meminta rincian spesifikasi teknis dari produk yang ditawarkan oleh pihak Malaysia. Fokus pembicaraan tidak hanya terbatas pada kemasan ritel standar, melainkan merambah pada teknologi penyimpanan pangan jangka panjang.

"Oke plastik kalau gitu, speknya seperti apa, bahkan bukan hanya plastik untuk kemasan yang 5 kilogram, termasuk namanya hermetic bag untuk bisa menyimpan beras sampai 2-3 tahun tanpa harus dikasih obat dan seterusnya," tambah Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah.

Produk yang ditawarkan tersebut bersifat kustomisasi massal yang akan diproduksi sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain untuk kebutuhan kemasan distribusi, material tersebut dirancang untuk penggunaan skala besar yang bersifat berkelanjutan.

"Plastiknya, itu pesanan, berdasarkan pesanan kita, ukuran, jenisnya, nanti seperti apa gitu," terangnya Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah.

Meski proses komunikasi telah berjalan, otoritas terkait menegaskan bahwa belum ada kesepakatan final yang ditandatangani. Indonesia tetap mempertimbangkan berbagai sumber pasokan alternatif lainnya untuk menjamin ketersediaan sarana pendukung distribusi beras nasional.

"Belum-belum (sepakat), masih baru penjajakan. Artinya kita punya sumber yang lain lah, tidak harus dari sana," tutur Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah.