1 jam yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih sebatas tahap perencanaan tanpa realisasi di lapangan. Kepastian proyek tersebut kini bergantung pada kebijakan dan prioritas pemerintah pusat.
Di tengah tingginya aktivitas truk angkutan tambang dan perkebunan yang setiap hari membebani ruas jalan nasional di Kalteng, harapan akan hadirnya moda transportasi rel kembali mengemuka.
Gagasan pembangunan jaringan kereta api yang diyakini mampu memangkas biaya logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah itu sejatinya telah masuk dalam peta perencanaan nasional. Namun hingga kini, realisasinya belum juga terwujud.
Megaproyek tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak era Gubernur Agustin Teras Narang. Rutenya dirancang dari Murung Raya melalui Barito Selatan hingga bermuara di Batanjung, Kabupaten Kapuas. Alternatif lainnya yakni dari Murung Raya melintasi Gunung Mas menuju Batanjung, Kapuas.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng, Yulindra Dedy, menjelaskan bahwa pengembangan perkeretaapian merupakan program nasional di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemerintah daerah, kata dia, belum dapat melangkah lebih jauh tanpa penetapan resmi dan dukungan anggaran dari pusat.
Ia menambahkan, pengembangan jaringan rel di Kalimantan telah tercantum dalam dokumen perencanaan nasional sektor perkeretaapian sebagai arah pembangunan transportasi berbasis rel di luar Pulau Jawa.
“Untuk Kalimantan Tengah sendiri, prosesnya masih sebatas penyiapan rencana, seperti pembahasan alternatif jalur (trase) dan kajian kelayakan. Belum ada aktivitas pembangunan di lapangan,” ujarnya, Senin (27/4).
Menurut Yulindra, realisasi proyek sangat bergantung pada kebijakan strategis pemerintah pusat, terutama terkait prioritas pembangunan dan kesiapan pendanaan. Tanpa masuk dalam daftar prioritas nasional, tahapan lanjutan belum dapat dijalankan.
Ia menyebutkan, target pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan masih mengacu hingga 2030. Karena itu, pemerintah daerah saat ini lebih fokus pada kesiapan administratif, pengumpulan data teknis, serta sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah.
“Prinsipnya kami siap berkoordinasi dan menyesuaikan perencanaan daerah apabila proyek ini sudah masuk tahap implementasi,” katanya.
Keberadaan jalur kereta api di Kalteng dinilai berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung distribusi komoditas unggulan seperti hasil tambang dan perkebunan. Namun tanpa kepastian kebijakan dari pusat, rencana tersebut masih menjadi bagian dari agenda jangka panjang pembangunan nasional.
Di sisi lain, Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalteng, Agustin Teras Narang, kembali mengingatkan pentingnya pembangunan jalur kereta api dan revitalisasi transportasi sungai sebagai solusi jangka panjang persoalan infrastruktur di Kalteng. Gubernur Kalteng periode 2005–2015 itu menyebut gagasan tersebut telah dirintis sejak masa kepemimpinannya.
Menurut Teras, studi kelayakan (feasibility study) untuk proyek kereta api maupun optimalisasi jalur sungai telah disusun saat dirinya menjabat. Namun, program tersebut tidak berlanjut pada periode berikutnya.
“Feasibility study-nya sudah ada semua, tinggal dilanjutkan. Kalau soal anggaran, itu bisa dicari. Jangan hanya berharap pada APBN,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Selasa (28/4).
Ia menilai, pembangunan jaringan kereta api akan membantu mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan, terutama untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan yang selama ini didominasi transportasi darat. Tingginya lalu lintas truk bermuatan berat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan di sejumlah ruas utama.
Selain itu, Teras juga mendorong pengaktifan kembali jalur sungai seperti Anjir Banjar dan Anjir Kelampan sebagai alternatif transportasi barang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Optimalisasi jalur sungai dinilai tidak hanya mengurangi beban jalan, tetapi juga menghidupkan kembali jalur transportasi tradisional yang memiliki nilai historis dan ekonomi bagi masyarakat.
Urgensi pengembangan moda transportasi alternatif semakin terlihat jika melihat kondisi sejumlah ruas jalan, seperti Trans Kalimantan Banjarmasin–Palangka Raya, Palangka Raya–Kuala Kurun, serta Palangka Raya–Sampit. Kerusakan pada ruas-ruas tersebut berpotensi menghambat arus logistik dan aktivitas ekonomi antarwilayah jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah pusat.
Dengan kondisi tersebut, pembangunan jaringan kereta api dan optimalisasi transportasi sungai dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi multimoda yang lebih berkelanjutan di Kalteng. (ovi/ala/kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih sebatas tahap perencanaan tanpa realisasi di lapangan. Kepastian proyek tersebut kini bergantung pada kebijakan dan prioritas pemerintah pusat.
Di tengah tingginya aktivitas truk angkutan tambang dan perkebunan yang setiap hari membebani ruas jalan nasional di Kalteng, harapan akan hadirnya moda transportasi rel kembali mengemuka.
Gagasan pembangunan jaringan kereta api yang diyakini mampu memangkas biaya logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah itu sejatinya telah masuk dalam peta perencanaan nasional. Namun hingga kini, realisasinya belum juga terwujud.
Megaproyek tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak era Gubernur Agustin Teras Narang. Rutenya dirancang dari Murung Raya melalui Barito Selatan hingga bermuara di Batanjung, Kabupaten Kapuas. Alternatif lainnya yakni dari Murung Raya melintasi Gunung Mas menuju Batanjung, Kapuas.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng, Yulindra Dedy, menjelaskan bahwa pengembangan perkeretaapian merupakan program nasional di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemerintah daerah, kata dia, belum dapat melangkah lebih jauh tanpa penetapan resmi dan dukungan anggaran dari pusat.
Ia menambahkan, pengembangan jaringan rel di Kalimantan telah tercantum dalam dokumen perencanaan nasional sektor perkeretaapian sebagai arah pembangunan transportasi berbasis rel di luar Pulau Jawa.
“Untuk Kalimantan Tengah sendiri, prosesnya masih sebatas penyiapan rencana, seperti pembahasan alternatif jalur (trase) dan kajian kelayakan. Belum ada aktivitas pembangunan di lapangan,” ujarnya, Senin (27/4).
Menurut Yulindra, realisasi proyek sangat bergantung pada kebijakan strategis pemerintah pusat, terutama terkait prioritas pembangunan dan kesiapan pendanaan. Tanpa masuk dalam daftar prioritas nasional, tahapan lanjutan belum dapat dijalankan.
Ia menyebutkan, target pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan masih mengacu hingga 2030. Karena itu, pemerintah daerah saat ini lebih fokus pada kesiapan administratif, pengumpulan data teknis, serta sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah.
“Prinsipnya kami siap berkoordinasi dan menyesuaikan perencanaan daerah apabila proyek ini sudah masuk tahap implementasi,” katanya.
Keberadaan jalur kereta api di Kalteng dinilai berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung distribusi komoditas unggulan seperti hasil tambang dan perkebunan. Namun tanpa kepastian kebijakan dari pusat, rencana tersebut masih menjadi bagian dari agenda jangka panjang pembangunan nasional.
Di sisi lain, Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalteng, Agustin Teras Narang, kembali mengingatkan pentingnya pembangunan jalur kereta api dan revitalisasi transportasi sungai sebagai solusi jangka panjang persoalan infrastruktur di Kalteng. Gubernur Kalteng periode 2005–2015 itu menyebut gagasan tersebut telah dirintis sejak masa kepemimpinannya.
Menurut Teras, studi kelayakan (feasibility study) untuk proyek kereta api maupun optimalisasi jalur sungai telah disusun saat dirinya menjabat. Namun, program tersebut tidak berlanjut pada periode berikutnya.
“Feasibility study-nya sudah ada semua, tinggal dilanjutkan. Kalau soal anggaran, itu bisa dicari. Jangan hanya berharap pada APBN,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Selasa (28/4).
Ia menilai, pembangunan jaringan kereta api akan membantu mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan, terutama untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan yang selama ini didominasi transportasi darat. Tingginya lalu lintas truk bermuatan berat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan di sejumlah ruas utama.
Selain itu, Teras juga mendorong pengaktifan kembali jalur sungai seperti Anjir Banjar dan Anjir Kelampan sebagai alternatif transportasi barang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Optimalisasi jalur sungai dinilai tidak hanya mengurangi beban jalan, tetapi juga menghidupkan kembali jalur transportasi tradisional yang memiliki nilai historis dan ekonomi bagi masyarakat.
Urgensi pengembangan moda transportasi alternatif semakin terlihat jika melihat kondisi sejumlah ruas jalan, seperti Trans Kalimantan Banjarmasin–Palangka Raya, Palangka Raya–Kuala Kurun, serta Palangka Raya–Sampit. Kerusakan pada ruas-ruas tersebut berpotensi menghambat arus logistik dan aktivitas ekonomi antarwilayah jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah pusat.
Dengan kondisi tersebut, pembangunan jaringan kereta api dan optimalisasi transportasi sungai dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi multimoda yang lebih berkelanjutan di Kalteng. (ovi/ala/kpg)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·