Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meresmikan Digital Election Simulation Lab (DESLab) di Gedung BSKDN Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026). Fasilitas ini dirancang sebagai pusat pengembangan pengetahuan sekaligus ruang simulasi untuk memperkuat tata kelola pemilu berbasis digital di Indonesia.
Dilansir dari Detikcom, pembangunan laboratorium ini bertujuan agar pembahasan teknologi pemilu tidak hanya berhenti pada konsep, melainkan dapat diuji secara langsung. Melalui DESLab, berbagai pihak mulai dari aparatur pemerintah hingga akademisi dapat menyimulasikan proses verifikasi pemilih, penghitungan suara, hingga audit sistem.
"Artinya, DESLab BSKDN tidak boleh hanya menjadi ruang display perangkat E-Voting, namun DESLab BSKDN harus menjadi ruang produksi pengetahuan dan rekomendasi kebijakan," ujar Wiyagus, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Wiyagus menekankan bahwa keberadaan fasilitas ini menjadi modal penting bagi pemerintah dalam memetakan manfaat dan tantangan penerapan teknologi pemungutan suara elektronik. Indonesia sendiri mencatat rekam jejak penggunaan sistem tersebut di ribuan wilayah tingkat desa selama satu dekade terakhir.
Data dari PT Inti Konten Indonesia menunjukkan sistem e-voting telah diimplementasikan di 1.910 desa pada 16 provinsi sejak 2013 tanpa kendala berarti. Selain pengalaman domestik, Kemendagri turut menyoroti perbandingan sistem dari berbagai negara untuk memperkuat keamanan dan kepercayaan publik.
"Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa E-Voting bukan semata soal kecepatan dan efisiensi, tetapi harus ditopang oleh regulasi, keamanan, audit, literasi pemilih, dan kepercayaan publik yang kuat," tegas Wiyagus.
Pemerintah mempelajari percepatan rekapitulasi dari Brasil, sistem internet voting Estonia, serta mekanisme audit surat suara di Amerika Serikat. Sebaliknya, tantangan keamanan sistem dari negara-negara seperti Jerman dan Belanda menjadi bahan evaluasi strategis bagi pengembangan teknologi di tanah air.
"DESLab BSKDN adalah pesan bahwa Kemendagri siap beradaptasi dan siap menyiapkan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang relevan dengan perkembangan zaman," tutup Wiyagus.
Kehadiran laboratorium ini diharapkan mampu meningkatkan objektivitas dalam pengkajian risiko kebijakan digital. Langkah strategis ini diambil guna menghadapi tantangan modernisasi pemerintahan yang mencakup isu kecerdasan buatan dan keamanan siber.
52 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·