Kemenhub gandeng daerah bangun transportasi publik rendah emisi

1 jam yang lalu

Kami terus berupaya mengembangkan sistem dan layanan transportasi publik melalui pengembangan angkutan massal perkotaan, sistem BRT, serta integrasi antarmoda

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri untuk menghadirkan transportasi publik rendah emisi yang andal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

“Apabila kita ingin kota yang lebih bersih, maka perlu sistem transportasi lebih ramah lingkungan, jika ingin mobilitas yang lebih efisien, diperlukan sistem transportasi yang lebih cerdas," kata Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Komitmen tersebut disampaikan Muiz saat menjadi pembicara utama dalam Busworld Southeast Asia Conference 2026 di Jakarta.

Menurutnya transformasi transportasi perkotaan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dan sektor swasta agar mampu menghasilkan layanan yang efisien serta ramah lingkungan.

Ia mengatakan layanan bus memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas harian masyarakat karena mampu menjangkau berbagai wilayah dengan biaya yang relatif terjangkau dan kapasitas angkut yang besar.

Karena itu, Kementerian Perhubungan terus memperkuat sistem transportasi publik nasional melalui pengembangan angkutan massal perkotaan dan jaringan bus yang lebih modern serta berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan proyek Bus Rapid Transit (BRT) bersama World Bank di wilayah Cekungan Bandung (BRT Bandung Basin Metropolitan Area) dan BRT di wilayah Sumatera Utara mencakup Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang).

“Kami terus berupaya mengembangkan sistem dan layanan transportasi publik melalui pengembangan angkutan massal perkotaan, sistem BRT, serta integrasi antarmoda," ujarnya.

Pada proyek tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab membangun infrastruktur utama seperti jalur khusus bus, halte, serta sistem transportasi cerdas untuk mendukung operasional layanan.

Sementara itu, pemerintah daerah berperan menyediakan armada bus, termasuk bus listrik, guna memperkuat implementasi transportasi rendah emisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Muiz menegaskan model kolaborasi tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.

Melalui kerja sama lintas sektor yang semakin erat, Kementerian Perhubungan optimistis transportasi publik dapat berkembang menjadi moda utama masyarakat sekaligus mendukung terciptanya mobilitas yang lebih hijau, efisien, dan berdaya saing di kawasan ASEAN.

Baca juga: MRT Jakarta dan WRI Indonesia perkuat penghitungan emisi transportasi

Baca juga: RI dan Inggris perkuat kolaborasi transportasi rendah emisi

Baca juga: Kemenhub sinergi dengan swasta perkuat layanan uji emisi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.