Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur Turun Signifikan Jadi 0,29 Persen

Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur berhasil diturunkan secara drastis hingga menyentuh angka 0,29 persen pada tahun 2025. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026.

Capaian makro selama periode 2020-2025 ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 4,26 persen poin, dari semula 4,55 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025. Dilansir dari Detikcom, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 0,85 persen.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya menyatakan bahwa hasil positif ini menjadi bukti nyata bahwa program perlindungan sosial serta pembangunan di wilayahnya berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif," kata Khofifah dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Secara berkala, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan progres positif sejak 2021 yang berada di angka 2,23 persen, lalu 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, dan 0,59 persen pada 2024. Penurunan ini dinilai Khofifah sangat bermakna karena terjadi saat adanya penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari US$ 1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$ 2,15 PPP pada periode 2024-2025.

"Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran," jelas Khofifah, Gubernur Jawa Timur.

Penurunan angka kemiskinan ini juga diikuti dengan membaiknya indikator makro ekonomi lain, seperti data BPS per 5 Februari 2026 yang mencatat persentase penduduk miskin Jawa Timur turun menjadi 9,30 persen pada September 2025. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur per Februari 2026 turut menurun menjadi 3,55 persen, didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan vokasi di mana tingkat pengangguran lulusan SMK berkurang menjadi 5,73 persen.

"Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik," ungkap Khofifah, Gubernur Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 juga tercatat tumbuh impresif sebesar 5,96 persen secara year-on-year berdasarkan rilis BPS per 5 Mei 2026, menjadikannya yang tertinggi di Pulau Jawa. Struktur ekonomi ini disokong oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, serta pertanian 10,51 persen, sekaligus menempatkan Jawa Timur sebagai penyumbang ekonomi nasional terbesar kedua dengan andil 14,40 persen.

Khofifah menjelaskan bahwa keberhasilan ini diraih lewat berbagai program terintegrasi seperti perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, hingga intervensi data P3KE melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat.

"Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik," tutur Khofifah, Gubernur Jawa Timur.

Mantan menteri sosial tersebut menekankan bahwa esensi utama dari penurunan angka kemiskinan ini adalah dampak nyata yang bisa langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera," kata Khofifah, Gubernur Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur kemudian menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran dan pihak terkait yang telah bergotong royong dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan tersebut.

"No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya," tutup Khofifah, Gubernur Jawa Timur.