Kepala Bakom: Peningkatan jumlah SPPG ber-SLHS perbaiki kualitas MBG

2 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) telah memperbaiki kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kita patut syukuri bahwa peningkatan jumlah SLHS pada satu sisi memang kita lihat telah mampu meningkatkan kualitas pangan, sehingga kejadian-kejadian (insiden keamanan pangan) yang tidak diinginkan sudah jauh berkurang dibandingkan dengan puncaknya pada Agustus dan September tahun 2025," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Qodari menegaskan, pemerintah terus memperbaiki kualitas Program MBG, baik oleh internal BGN maupun dengan dukungan dari kementerian/lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Di tingkat pusat, pemerintah telah membentuk satuan tugas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menyatukan berbagai macam elemen badan-badan atau kementerian/lembaga yang terlibat dalam MBG. Kita terus berupaya untuk memperbaiki kualitas dari MBG," ujarnya.

Qodari menambahkan, sebanyak 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditangguhkan atau suspend per 12 Mei 2026 sebagai langkah perbaikan tata kelola MBG.

"Berdasarkan data per 12 Mei 2026 terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengoperasikan call center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik," ucapnya.

Baca juga: 1.738 SPPG ditangguhkan per 12 Mei 2026 untuk perbaiki kualitas MBG

Ia menegaskan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG terus dilakukan oleh BGN, yang selama ini telah melakukan inspeksi secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG.

Sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk di call center SAGI 127 tercatat 3.615 aduan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga terus mempercepat penerbitan SLHS bagi lebih dari 26.000 dapur MBG di seluruh Indonesia guna menjamin keamanan pangan nasional.

"Peningkatannya cukup signifikan, ya, akhir Maret lalu permohonan masih di bawah 10.000, namun sekarang sudah ada 26.000 lebih dapur SPPG yang terdata," kata Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes dr Then Suyanti.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya sampai dengan 24 April 2026, tercatat ada sebanyak 14.646 SLHS yang sudah terbit atau mencapai 81 persen dari total permohonan yang masuk.

Baca juga: KSP: Dapur SPPG tidak layak harus segera diperbaiki atau ditangguhkan

Kemudian dari total data tersebut, sebanyak 17.807 dapur telah mengajukan permohonan, sementara sekitar 8.600 lainnya terpantau belum mengajukan SLHS.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.