Korea Utara Hapus Klausul Unifikasi dalam Konstitusi Terbaru

Pemerintah Korea Utara secara resmi menghapus seluruh referensi mengenai unifikasi atau penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusi negara mereka pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini mempertegas pergeseran kebijakan Pyongyang yang kini menunjukkan sikap lebih konfrontatif terhadap Seoul.

Perubahan besar ini terungkap melalui dokumen versi terbaru konstitusi yang dibagikan dalam konferensi pers di Kementerian Unifikasi Korea Selatan. Berdasarkan laporan dari Detikcom yang melansir AFP, klausul mengenai tujuan mewujudkan penyatuan tanah air sudah tidak ditemukan lagi dalam naskah tersebut.

Revisi aturan dasar negara tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. Pada pidato kebijakan yang disampaikan Maret lalu, ia memberikan label khusus kepada otoritas Seoul.

"negara yang paling bermusuhan" kata Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara.

Konstitusi yang mulai diperkenalkan pada Maret ini turut memuat poin-poin baru yang mendefinisikan batas wilayah kedaulatan Pyongyang secara lebih spesifik. Dalam dokumen tersebut, Korea Utara menjelaskan bahwa wilayahnya berbatasan dengan Rusia dan China di bagian utara.

Sementara untuk wilayah selatan, dokumen tersebut menggunakan nama resmi Korea Selatan dalam menetapkan batas negaranya. Hal ini menandai pengakuan wilayah secara terpisah dan memutus aspirasi penyatuan yang selama ini tertuang dalam dasar negara.

"Republik Korea di selatan" tulis dokumen konstitusi tersebut.

Pyongyang juga memperkuat posisi pertahanan mereka melalui penegasan kedaulatan yang ketat dalam naskah hukum tersebut. Melalui aturan baru ini, militer Korea Utara menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk intrusi asing.

"sama sekali tidak mengizinkan pelanggaran terhadap wilayahnya" tegas dokumen konstitusi tersebut.

Di sisi lain, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tetap mengupayakan jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Pemimpin yang dikenal berhaluan moderat itu sempat melontarkan ajakan berdialog guna memperbaiki hubungan kedua negara.

"membuat bunga-bunga perdamaian bermekaran" ujar Lee Jae Myung, Presiden Korea Selatan.

Meskipun ada ajakan damai dari Seoul, pihak Pyongyang tetap pada pendirian kerasnya dan belum memberikan jawaban positif. Media pemerintah mereka justru konsisten memosisikan tetangga selatannya sebagai lawan utama.

"paling bermusuhan" tulis media Korea Utara merujuk pada Korea Selatan.

Ketegangan ini diperparah dengan peningkatan aktivitas militer Korea Utara, termasuk uji coba empat rudal sepanjang April lalu. Pyongyang juga diketahui mempererat kerja sama militer dengan Rusia melalui pengiriman pasukan serta amunisi artileri guna mendukung operasi militer di Ukraina.