KSP dan KPK Bahas Potensi Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono di Kantor Staf Kepresidenan pada Selasa (05/05/2026) guna membahas mitigasi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis. Dilansir dari Bloombergtechnoz, diskusi tersebut menyoroti sejumlah celah hukum dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengawasan ketat kini diarahkan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah adanya laporan mengenai indikasi kecurangan di lapangan. Dudung mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah telah memetakan titik-titik rawan yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan distribusi pangan tersebut.

"Banyak celahnya, ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik. Ya, titik SPPG, titik dapur ya," ujar Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Potensi penyimpangan dilaporkan tidak hanya terbatas pada penentuan lokasi dapur, tetapi juga menyentuh aspek kualitas makanan yang disediakan. Hal ini menjadi perhatian serius menyusul adanya laporan kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa wilayah belakangan ini.

Dudung menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat melalui inspeksi mendadak ke berbagai lokasi bersama kementerian terkait guna memastikan instruksi presiden dijalankan tanpa hambatan. Pemerintah menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang berupaya mengambil keuntungan ilegal dari program ini.

"Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk expose secara langsung," kata Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Dari sisi pencegahan, KPK fokus pada pembenahan tata kelola sistem agar lubang-lubang administratif dapat tertutup sejak dini. Upaya ini dilakukan dengan memberikan arahan teknis langsung kepada otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan gizi nasional.

"Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN dan kita menunggu tindak lanjutnya," ujar Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPK.