Lestari Moerdijat Soroti Hambatan Kebebasan Berpikir Perempuan Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa kebebasan berpikir bagi kaum perempuan di Indonesia saat ini masih belum sesuai harapan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Hari Kartini Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi pada Rabu, 22 April 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Politisi yang akrab disapa Rerie ini menekankan pentingnya komitmen kolektif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan RA Kartini secara nyata. Ia berpendapat bahwa tantangan dalam mewujudkan kesetaraan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi seluruh elemen bangsa Indonesia saat ini.

"Bagaimana nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa kini dapat betul-betul diwujudkan. Saya kira untuk kebebasan berpikir bagi perempuan saja, rasanya masih jauh dari kenyataan," ujar Rerie, Wakil Ketua MPR RI.

Legislator dari Komisi X DPR RI ini menambahkan bahwa makna emansipasi harus diperluas lebih dari sekadar hak untuk mengenyam bangku pendidikan. Penegasan tersebut merujuk pada kapasitas perempuan dalam mengejar dan mencapai impian mereka di berbagai bidang kehidupan tanpa hambatan struktural maupun sosial.

"Emansipasi itu bukan semata boleh belajar, tetapi juga harus mampu mengantarkan perempuan untuk mewujudkan cita-citanya," kata Rerie.

Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan tahunan ini sebagai sarana evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil. Fokus utama diarahkan pada pencarian solusi atas akar permasalahan yang memicu terjadinya ketimpangan antar gender di masyarakat.

"Bagaimana kita secara bersama menemukan akar masalah yang mampu memangkas kesenjangan gender dan menentukan arah perjalanan bangsa secara bersama," tutur Rerie.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, memberikan perspektif historis mengenai awal mula peringatan tokoh emansipasi ini. Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut berakar dari surat-surat RA Kartini yang dikumpulkan oleh sahabatnya, Abendanon, pasca sang tokoh wafat pada usia 25 tahun.

"Emansipasi di masa itu diperjuangkan dengan meningkatkan harkat perempuan Indonesia melalui mendirikan sekolah," ujar Wardiman, Penulis Buku Trilogi Kartini.

Wardiman memaparkan bahwa hasil penjualan buku dari kumpulan surat tersebut digunakan untuk membangun sekolah perempuan mandiri di Semarang, Bogor, dan Yogyakarta. Namun, ia mencatat bahwa indikator peningkatan martabat perempuan di era modern kini telah berkembang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lampau.

"Saat ini, semakin kompleks faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan," kata Wardiman.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi turut memberikan pandangan terkait perkembangan kebijakan afirmatif yang mendorong kepemimpinan perempuan di Indonesia. Ia mencontohkan organisasi PGRI yang telah memberikan ruang luas bagi perempuan untuk menjabat sebagai ketua di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Perempuan itu bisa menjadi pemimpin untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama," ujar Unifah, Ketua Umum PB PGRI.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa Nyi Tri Yuliyanti Setyasari menceritakan estafet perjuangan yang diteruskan oleh Nyi Hadjar Dewantara. Perjuangan tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan meskipun sempat menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak penjajah Belanda pada masa itu.

"Nyi Hadjar Dewantara melawan penjajah Belanda melalui jalan pendidikan dan merupakan salah satu inisiator Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta di tengah kungkungan sosial dari penjajah Belanda," ungkap Nyi Tri Yuliyanti.

Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi Retno Pinasti juga menyoroti masalah pola pikir internal yang terkadang menghambat perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan. Menurutnya, akses terhadap pendidikan dan informasi melalui kemajuan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi kendala psikologis tersebut.

"Dengan bekal pendidikan yang memadai, pola pikir yang menghalangi perempuan menjadi pemimpin akan bisa diatasi," ujar Retno, Ketua Dewan Pengurus Forum Pemred.

Menutup diskusi, wartawan senior Usman Kansong menyarankan perubahan penggunaan istilah dari wanita menjadi perempuan untuk memperkuat nilai egaliter. Ia berargumen bahwa bahasa memegang peranan krusial dalam memulai perjuangan menuju kesetaraan gender yang sesungguhnya di tengah masyarakat.

"Karena dari kata-kata yang egaliter itulah awal mula perjuangan mencapai kesetaraan," tutup Usman Kansong.