Mahfud MD Dukung Pemerintah Bentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Minggu (31/5/2026).

Langkah ini dilansir dari Money diambil untuk memperbaiki tata kelola ekspor sekaligus menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung lama akibat manipulasi data yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif.

Indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang mencolok antara laporan ekspor dalam negeri dengan data penerimaan barang di negara tujuan akibat praktik pencurian di wilayah perbatasan yang melibatkan oknum bea cukai, perpajakan, dan penegak hukum.

"Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden in charge di situ," ujar Mahfud MD, Pakar Hukum.

Pengambilalihan pengawasan ekspor terhadap sejumlah komoditas strategis dinilai perlu dilakukan demi memastikan transparansi volume dan nilai ekspor yang sebenarnya.

"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," kata Mahfud MD, Pakar Hukum.

Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang direncanakan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 untuk mengelola ekspor minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

Kebijakan ekspor satu pintu ini bertujuan menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor yang diperkirakan menyebabkan kebocoran mencapai 343 miliar dollar AS selama 22 tahun terakhir.

Melalui penguatan pengawasan ini, potensi devisa yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai 150 miliar dollar AS atau setara Rp 2.653,92 triliun per tahun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dollar AS.

Mahfud MD menyoroti bahwa permasalahan kebocoran DHE terus berulang tanpa adanya penyelesaian konkret, sehingga kehadiran badan baru ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan sistem ekspor nasional agar lebih transparan.

"Kehadiran DSI sebagai badan baru pengelolaan aset strategis diharapkan mampu memutus rantai impunitas tersebut melalui sistem pengawasan terintegrasi," kata Mahfud MD, Pakar Hukum.

Penerapan sistem pengawasan terintegrasi tersebut dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap tata kelola sektor sumber daya alam Indonesia, serta diharapkan dapat diperluas ke komoditas lain seperti nikel, timah, dan kayu.