Massa Desak DPRD Kaltim Interpelasi Anggaran Rumah Jabatan dan Mobil Dinas

Sekitar 2.000 orang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda pada Selasa, 21 April 2026, guna menuntut transparansi anggaran daerah. Massa menyoroti besarnya dana pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat ini sempat diwarnai insiden dua demonstran pingsan saat berada di depan gedung parlemen tersebut. Kedua korban segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis sebelum kelompok massa bergeser menuju kantor gubernur sebagaimana dilaporkan kompas.com.

Budiman Arief, perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, menilai tata kelola pemerintahan saat ini dilakukan secara tidak profesional dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia mengindikasikan adanya praktik yang merugikan publik dalam proses pengambilan kebijakan anggaran tersebut.

"Ini kita dipimpin dan diobok-obok secara semena-mena, secara tidak profesional. Ada kesan semua ini dikondisikan, ada kongkalikong. Kita sebagai rakyat merasa dipermainkan," ujar Budiman.

Budiman menambahkan bahwa alokasi dana pejabat tersebut sangat kontras dengan tekanan ekonomi yang dialami warga, terlebih di tengah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memiliki empati yang lebih besar terhadap beban hidup masyarakat.

"Kita sekarang terbeban, apalagi dengan adanya IKN. Harusnya pemerintah lebih peka. Tapi yang kita lihat justru anggaran besar keluar untuk kepentingan pejabat," katanya.

Dalam orasinya, Budiman merinci angka pengadaan yang dianggap tidak masuk akal, yakni Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas serta Rp 25 miliar untuk pembangunan rumah jabatan. Ia mendesak agar para legislator tidak menutup mata terhadap penggunaan uang rakyat yang dinilai boros tersebut.

"Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat," tegas Budiman.

Pihaknya menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras bagi eksekutif maupun legislatif di Kalimantan Timur. Ia memastikan gerakan ini akan terus berlanjut apabila tidak ada penjelasan resmi mengenai transparansi penggunaan anggaran daerah.

"Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata," kata Budiman.

Budiman kembali menekankan komitmen kelompoknya untuk terus menyuarakan kritik hingga ada kejelasan dari pihak pemerintah terkait.

"Kami dari Kedaulatan Rakyat tidak akan diam. Kalau ini tidak dijelaskan, kami akan terus bersuara," ucap Budiman.

Sementara itu, seorang mahasiswa peserta aksi bernama Daris menegaskan bahwa tujuan utama pergerakan mereka adalah menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Ia memandang hak masyarakat Kaltim telah dicederai oleh ketertutupan alokasi dana tersebut.

"Aksi ini untuk menggugat hak masyarakat Kaltim. Kami ingin semua penggunaan anggaran itu dibuka secara terang benderang," ujar Daris.

Mahasiswa tersebut juga mendesak agar DPRD segera mengambil langkah politik konkret melalui mekanisme yang tersedia di parlemen. Penggunaan hak interpelasi dinilai menjadi solusi tepat untuk memanggil pemerintah dan mempertanggungjawabkan angka-angka fantastis tersebut.

"Kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi. Itu penting untuk meminta penjelasan dari pemerintah soal anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar dan rumah jabatan Rp 25 miliar," katanya.