Mayoritas Warga Israel Tolak Gencatan Senjata dengan Iran

Mayoritas warga Israel menyatakan penolakan terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan pada Selasa, 14 April 2026. Penolakan ini muncul di tengah anggapan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal memenuhi janji untuk melumpuhkan kekuatan Iran sepenuhnya.

Berdasarkan jajak pendapat dari Institute for National Security Studies (INSS) yang dirilis Minggu (12/4), sebanyak 61 persen responden menentang gencatan senjata tersebut. Selain itu, 73 persen warga memprediksi pertempuran dengan Iran akan kembali pecah dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Data dari Hebrew University of Jerusalem juga memperkuat temuan ini, di mana dua per tiga warga menolak gencatan senjata yang dianggap prematur. Hanya sekitar 10 persen responden yang menilai kampanye militer tersebut sukses, sementara tingkat dukungan terhadap Netanyahu merosot ke angka 34 persen.

Kekecewaan publik dipicu oleh tetap utuhnya infrastruktur nuklir dan arsenal rudal balistik Iran meski telah digempur serangan udara besar-besaran sejak 28 Februari 2026. Analis politik Dahlia Scheindlin menilai Netanyahu terlalu menjanjikan hasil yang mustahil dicapai, seperti keruntuhan rezim dan kehancuran total program nuklir melalui kekuatan udara.

"Netanyahu tidak menang. Perang ini adalah kegagalan strategis karena adanya kesenjangan antara apa yang dia janjikan di awal kampanye dengan hasil akhirnya," kata Danny Citrinowicz, peneliti senior Iran di INSS sebagaimana dilansir dari Reuters.

Di sisi lain, agresi militer Israel di Lebanon tetap berlanjut dengan klaim bahwa wilayah tersebut tidak termasuk dalam cakupan gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan lebih dari 300 orang tewas akibat serangan udara Israel dalam satu pekan terakhir, yang memicu kecaman internasional luas.

Pihak oposisi, termasuk Yair Lapid dan Yair Golan, melontarkan kritik tajam dengan menyebut Netanyahu telah mengubah Israel menjadi negara protektorat yang hanya menerima instruksi dari Amerika Serikat. Krisis politik ini diperkirakan akan memuncak menjelang pemilihan parlemen Israel yang dijadwalkan pada musim gugur 2026.