Mendagri ajak pemda di Tanah Papua dukung program perumahan

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan.

Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan upaya tersebut penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.

"Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan," kata Tito.

Mendagri menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kalangan MBR.

"Supaya masyarakat yang nggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuannya itu. Ini sangat bisa bantu," ujarnya.

Baca juga: Mendagri tinjau kawasan pusat pemerintahan di Papua Barat Daya

Mendagri juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan dan perluasan akses terhadap hunian layak.

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.

Mendagri menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar berbagai kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.

"Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu," tutur Mendagri.

Baca juga: Maruarar: Program renovasi 21.000 rumah di Papua dimulai Mei 2026

Mendagri menambahkan penyederhanaan layanan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi iklim investasi di sektor perumahan.

Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Tito juga mengingatkan bahwa kebijakan insentif yang diberikan pemerintah perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan kemudahan KUR, pembebasan kita yang kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat apa namanya itu, gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup," katanya.

Di akhir sambutannya, Mendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program perumahan di Papua agar dapat berjalan berkelanjutan.

Ia meyakini program tersebut akan banyak memberikan manfaat luas bagi masyarakat di Tanah Papua.

"Semoga niat yang baik kita ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," tuturnya.

Baca juga: Kementerian PKP alokasikan 3.107 rumah di PBD melalui Program BSPS

Baca juga: PKP alokasikan 3.000 unit rumah subsidi di Papua Barat Daya

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.