Pemerintah Berikan Insentif Mobil Listrik Juni 2026 Guna Tekan Impor BBM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemberian insentif kendaraan listrik pada Juni 2026 sebagai strategi menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang berpotensi melambungkan harga minyak mentah dunia.

Langkah intervensi ini bertujuan mengalihkan konsumsi energi domestik ke listrik agar beban impor energi tidak semakin membengkak. Purbaya menilai ketegangan geopolitik tersebut akan membuat harga minyak sulit turun dalam waktu dekat berdasarkan pengamatannya terhadap dinamika di Amerika Serikat.

"Karena kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang, dan pasti akan ditolak oleh Iran. Jadi kelihatannya konfliknya itu perangnya masih panjang," kata Purbaya, Selasa (12/5).

Menkeu menegaskan bahwa tanpa percepatan transisi energi, Indonesia akan terus terpapar tekanan harga minyak global yang tinggi. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat dicapai dengan memindahkan basis energi transportasi ke tenaga listrik yang bersumber dari dalam negeri.

"Artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan, kan?" ujar Purbaya.

Selain masalah impor, pemanfaatan kendaraan listrik diproyeksikan dapat menyerap kelebihan pasokan listrik nasional yang saat ini belum maksimal. Pemerintah saat ini masih menanggung biaya produksi atas kapasitas listrik yang tidak terpakai oleh masyarakat.

"Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Kalau saya enggak salah ingat ya, tapi Anda bisa diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya," kata Purbaya.

Purbaya awalnya memprediksi ketegangan di Timur Tengah akan mereda pada September 2026 bertepatan dengan momentum politik di Amerika Serikat. Namun, absennya titik terang dalam negosiasi membuat pemerintah harus bersiap menghadapi dampak jangka panjang.

"Paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat terus. Tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ini saya akan menghemat itu," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan.