Pemerintah Dorong Transformasi Ekonomi Biru Perkuat Kesejahteraan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong implementasi strategi ekonomi biru guna mengoptimalkan potensi laut Indonesia pada Rabu, 15 April 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kekayaan sumber daya laut memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan nasional.

Data kementerian menunjukkan produksi perikanan nasional saat ini telah melampaui angka 20 juta ton per tahun. Meski menjadi salah satu produsen terbesar dunia, sektor ini baru menyumbang sekitar 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Ardhilla Parama Arta, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI, menjelaskan bahwa laut selama ini lebih sering dijadikan ruang eksploitasi mentah tanpa nilai tambah yang adil bagi nelayan. Menurutnya, pola ekspor produk mentah yang berulang telah menyebabkan ketimpangan ekonomi dan penurunan stok ikan global.

Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 90 persen stok ikan dunia saat ini telah dieksploitasi secara maksimal atau berlebihan. Kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk segera beralih dari sekadar peningkatan produksi menuju penguatan kualitas pengelolaan sumber daya yang lebih terukur.

"Ekonomi biru adalah strategi pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan sosial dalam satu kerangka yang saling menguatkan," kata Ardhilla Parama Arta, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Kebijakan baru ini menitikberatkan pada pengendalian penangkapan ikan dan praktik berkelanjutan yang berbasis pada data. Di tingkat regional, negara-negara ASEAN mulai mengadopsi langkah serupa untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui konservasi sumber daya laut yang lebih efisien.

Pemerintah kini fokus pada penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor guna memastikan transisi ekonomi ini berjalan efektif. Keterlibatan pelaku usaha serta masyarakat lokal dipandang sebagai faktor kunci agar manfaat ekonomi dapat terdistribusi secara lebih merata ke seluruh lapisan.