Pemerintah Evaluasi Posisi Gerbong Wanita Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Pemerintah mengevaluasi penempatan gerbong khusus perempuan setelah kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 malam. Insiden tragis pada pukul 20.52 WIB tersebut mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 88 lainnya mengalami luka-luka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong wanita yang saat ini berada di ujung depan dan belakang rangkaian dipindahkan ke bagian tengah. Langkah ini dinilai perlu karena posisi ujung rangkaian memiliki risiko dampak paling fatal saat terjadi benturan antar-kereta.

"Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah" ujar Arifah, Menteri PPPA.

Arifah menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan pihak PT KAI untuk memahami alasan teknis penempatan gerbong wanita saat ini guna menghindari penumpukan penumpang. Namun, keselamatan tetap menjadi prioritas utama pasca-insiden di Bekasi tersebut.

"Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan" ucap Arifah, Menteri PPPA.

Pihaknya meminta agar kedepannya area paling ujung rangkaian kereta dialokasikan untuk penumpang laki-laki. Hal ini didasari pada kondisi kerentanan penumpang wanita yang menjadi mayoritas korban dalam kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

"Jadi yang laki-laki di ujung. Depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu" kata Arifah, Menteri PPPA.

Menanggapi usulan tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti risiko tinggi yang dihadapi kelompok rentan pada gerbong khusus wanita. AHY menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan publik.

"Memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan dari KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi" ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Meskipun mengakui adanya risiko pada posisi gerbong tertentu, AHY menegaskan bahwa perlindungan keselamatan tidak boleh membedakan gender. Fokus utama pemerintah saat ini adalah perbaikan sistem agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali di masa depan.

"Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apa pun" sambung Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pemerintah kini sedang menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab pasti tabrakan. AHY meminta proses tersebut dilakukan secara transparan agar publik mendapatkan edukasi yang jelas mengenai keselamatan transportasi.

"Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik" ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

KNKT dipastikan akan menelusuri seluruh aspek operasional yang memicu tabrakan antara KRL Cikarang dan KA Argo Bromo di KM 28+920 tersebut. Keterbukaan informasi hasil investigasi diharapkan menjadi langkah awal pembenahan standar keamanan kereta api di Indonesia.

"KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya" ujarnya Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Secara terpisah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan inspeksi mendadak ke pool taksi Green SM di Bekasi pada Selasa, 28 April 2026 malam. Sidak ini merupakan respons atas laporan adanya taksi perusahaan tersebut yang sempat terhenti di tengah rel sebelum tabrakan terjadi.

"Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi" kata Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Pemeriksaan dilakukan secara intensif terhadap kelengkapan administrasi dan kelaikan operasional armada taksi yang diduga memicu rangkaian insiden tersebut. Aan mengungkapkan bahwa evaluasi akan dilanjutkan hingga ke kantor pusat perusahaan angkutan terkait.

"Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut" ujar Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menegaskan bahwa Kemenhub memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran aturan keselamatan. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018.

"Dalam hal terjadi insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan" kata Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Hubdat.

Hingga Rabu, 29 April 2026, data menunjukkan seluruh korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati. Sementara itu, puluhan korban luka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi dan rumah sakit di sekitarnya.