Pemerintah Pusat Kucurkan Rp670 Miliar Perbaiki Jalan Malalak Agam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung progres pemulihan infrastruktur jalan yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Minggu (10/5/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan jalur tersebut tetap berjalan sesuai rencana dengan dukungan anggaran pemerintah pusat.

Proses pemulihan infrastruktur pascagalodo ini ditargetkan tuntas secara bertahap guna mengembalikan aksesibilitas masyarakat di kawasan terdampak. Dilansir dari Detikcom, pemerintah mengalokasikan total anggaran mencapai sekitar Rp670 miliar yang bersumber dari APBN untuk perbaikan menyeluruh di jalur tersebut.

Langkah intervensi pemerintah pusat diambil karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam menangani kerusakan jalan provinsi. Andre Rosiade menegaskan bahwa pengerjaan fisik dilakukan dalam beberapa fase, mulai dari penanganan darurat hingga pembangunan infrastruktur permanen di titik-titik krusial.

"Pemerintah Presiden Prabowo melalui Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan jalan ini. Memang ini jalan provinsi yang menjadi kewenangan gubernur, tetapi karena keterbatasan anggaran daerah, pemerintah pusat membantu penyelesaiannya menggunakan APBN," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Penyelesaian tahap pertama dijadwalkan berakhir pada Agustus mendatang sebelum berlanjut ke tahap berikutnya melalui mekanisme lelang. Proyek ini mencakup pembangunan kembali jembatan di kilometer 82 yang menjadi akses penting bagi mobilisasi warga lokal.

"Insyaallah tahap pertama selesai Agustus nanti. Setelah itu masuk tahap kedua melalui proses tender, termasuk pembangunan jembatan di kilometer 82. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, pembangunan tetap berjalan," ujarnya.

Andre menekankan pentingnya sinergitas antara berbagai tingkatan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Sumatera Barat. Kehadiran anggaran pusat dianggap sebagai solusi atas kendala finansial yang dihadapi pemerintah daerah.

"Membangun Sumatera Barat ini harus bersama-sama. Kalau bersama, insyaallah pembangunan akan terwujud. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi memberikan penjelasan teknis mengenai pembagian tahapan kontrak kerja di lapangan. Menurutnya, skema pengadaan barang dan jasa harus menyesuaikan dengan masa berlaku status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

"Pekerjaan yang bisa diselesaikan sebelum September dilakukan melalui kontrak yang sedang berjalan oleh PT HKI. Sedangkan pekerjaan lanjutan nantinya akan ditenderkan kembali. Jadi bukan anggarannya hilang, tetapi proses pelaksanaannya yang dibagi karena menyesuaikan mekanisme keadaan darurat," ujar Elsa Putra Friandi, Kepala BPJN Sumatera Barat.

Meskipun jalur utama kini sudah tersambung kembali, pihak balai jalan tetap menempatkan alat berat di lokasi untuk mitigasi bencana susulan. Fokus saat ini adalah perapian permukaan jalan agar lebih aman dilintasi oleh kendaraan masyarakat setempat.

"Alat masih tetap standby di lokasi sampai penanganan permanen selesai. Nanti jalan juga akan dirapikan dan diberi sirtu supaya tidak terlalu licin saat hujan," katanya.

Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pembukaan akses jalan yang masih bersifat terbatas tersebut. Elsa mengimbau agar pengguna jalan dari luar daerah tetap menggunakan rute alternatif lain demi menghindari risiko longsor saat cuaca buruk.

"Kalau untuk warga sekitar masih bisa lewat. Tapi kalau hujan sebaiknya jangan dulu karena masih berbahaya. Untuk kendaraan luar daerah, sementara disarankan lewat jalur alternatif," ujarnya.

Tokoh masyarakat Malalak Erdinal memberikan apresiasi atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan menara telekomunikasi di wilayahnya. Aspirasi warga difokuskan pada keberlanjutan alokasi dana mengingat kondisi geografis Malalak yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

"Kami berharap anggaran yang sudah dialokasikan untuk Malalak tetap dilanjutkan dan pembangunan jalan bisa segera dituntaskan karena kondisi wilayah kami sangat rawan," kata Erdinal, Anggota DPRD Agam.

Wakil Bupati Agam M Iqbal menyatakan dukungan pusat sangat krusial dalam membantu pemulihan pascabencana di daerahnya. Selain perbaikan jalan, perhatian pemerintah terhadap pembangunan BTS di area blank spot menjadi salah satu capaian yang dirasakan manfaatnya oleh warga.

"Pak Andre banyak membantu Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam. Mulai dari infrastruktur, bantuan pascabencana hingga pembangunan BTS di daerah blank spot seperti Malalak ini. Kami berharap perhatian ini terus berlanjut karena Agam masih membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah pusat," kata M Iqbal, Wakil Bupati Agam.